TribunSolo/

Saat Malam Tahun Baru Rakyat Korsel Tetap Demo Tuntut Pemecatan Presiden

Para aktivis demonstrasi menaksir bahwa hampir 9 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi terbesar dalam sejarah di negara tersebut.

Saat Malam Tahun Baru Rakyat Korsel Tetap Demo Tuntut Pemecatan Presiden
KOMPAS.COM/AP PHOTO/AHN YOUNG-JOON
Pengunjuk rasa membawa poster bergambar Presiden Park Geun-hye, Sabtu (31/12/2016) malam, mendesak penggulingan presiden yang saat ini tengah diproses Mahkamah Konstitusi. 

TRIBUNSOLO.COM, SEOUL - Biarpun pada Malam Tahun Baru, Sabtu (31/12/2016) malam, rakyat Korea Selatan (Korsel)  tetap berunjuk rasa menuntut penggulingan Presiden Park Geun-hye. 

Membawa spanduk, lilin, dan meniup terompet, massa berjubel memadati jalan besar di hadapan gerbang istana tua yang telah menjadi pusat protes damai dalam beberapa pekan ini.

Pawai-pawai direncanakan akan berlangsung dekat Istana Presiden dan Mahkamah Konstitusi di Seoul di malam tahun baru ini.

Para aktivis demonstrasi menaksir bahwa hampir 9 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi terbesar dalam sejarah di negara tersebut dalam 9 pekan terakhir.

Park dituding bersekongkol dengan teman lamanya Choi Soon-sil untuk memeras uang dan bantuan dari perusahaan-perusahaan besar di negara itu, dan membiarkan teman dekatnya itu memanipulasi pemerintahan Park.

Park telah meminta maaf karena terlalu mempercayai temannya yang kini sudah dipenjarakan, tetapi Park membantah berbuat kesalahan yang melanggar hukum.

Setelah Park tersandung skandal korupsi dan didera demonstrasi, Majelis Nasional Korea, pada Jumat (9/12/2016), telah memutuskan untuk memakzulkan Park.

Sejumlah orang menginginkan pemecatan segera Park.

Namun itu tidak mungkin terjadi karena menunggu keputusan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu enam bulan untuk mengevaluasi legitimasi mosi pemakzulkan itu.

Jika Mahkamah mengukuhkan, pemilu presiden baru akan dijadwalkan berlangsung dalam periode waktu tidak lebih dari dua bulan sejak keputusan dikeluarkan.

Park sebelumnya menolak untuk mundur, namun ia mengatakan tetap mematuhi keputusan pemakzulan Majelis Nasional.

Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn kini menjadi penjabat kepala negara.

Para hakim mengatakan, Jumat, bahwa Park tidak dapat dipaksa memberi kesaksian dalam peradilan pemakzulan ketika peradilan memasuki tahap argumentasi pekan depan. (VOA Indonesia/Kompas.com/Tri Wahono)

Editor: Junianto Setyadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help