Ini Alasan KPK Rahasiakan Nama 14 Orang yang Kembalikan Uang Korupsi E-KTP

Tidak menyebut nama mereka bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pidananya atas kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Ini Alasan KPK Rahasiakan Nama 14 Orang yang Kembalikan Uang Korupsi E-KTP
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil, Sugiharyto, dan Mantan Dirjen Dukcapil, Irman, menghadapi sidang perdana kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). 

TRIBUNSOLO.COM, YOGYAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan, KPK sengaja merahasiakan nama 14 pihak pengembali uang suap e-KTP dalam persidangan, sebagai bentuk perlindungan.

"Yang mengembalikan (uang suap e-KTP) memang sengaja tidak disebutkan namanya," kata Laode seusai menjadi pembicara dalam seminar "Menelusuri Peran dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Laode, akan berbahaya jika pengembali uang suap e-KTP disebutkan namanya dalam persidangan.

Sebagai pihak yang mau bekerja sama, mereka biasanya yang lebih banyak memberikan penjelasan terkait skandal kasus korupsi tersebut.

"Berbahaya kalau disebut namanya, keselamatannya siapa yang akan jaga," kata dia.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, saat hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, saat hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). (KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG)

Meski demikian, Laode menegaskan, tidak menyebutkan nama mereka bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pidananya atas kasus yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

"Tapi kapan akan ditetapkan sebagai tersangka bisa dilihat pasti dia yang terakhir karena dia sudah membantu KPK memberikan informasi dan sudah punya niat baik untuk mengembalikan uangnya," kata dia.

Selain itu, menurut Laode, apabila di persidangan mereka dapat bersikap kooperatif, KPK juga dapat memberikan keringanan tuntutan serta menjadikan mereka sebagai justice collaborator.

"Tetapi itu nantinya tergantung dari pihak hakim apakah mau mengabulkan atau tidak," kata dia. (Kompas.com/

Kompas TVKesaksian Diah Anggraini, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek KTP.  (Antaranews.com/Kompas.com/Sabrina Asril)

Editor: Junianto Setyadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help