Ini Syarat Operasional E-Learning dari Kemenristekdikti bagi UMS

Sementara, Rektor UMS Prof Dr Bambang Setiaji mengatakan, pihaknya akan memastikan semua kegiatan mata kuliah akan berbasis PJJ.

Ini Syarat Operasional E-Learning dari Kemenristekdikti bagi UMS
TRIBUNSOLO.COM/PUTRADI PAMUNGKAS
Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ridwan Roy Tutupoho saat memberi paparan dalam Seminar Implementasi E-Learning di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Selasa (21/3/2017). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Putradi Pamungkas

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki syarat khusus bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang hendak menjalankan program E-Learning.

Direktur Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Ridwan Roy Tutupoho mengatakan, persentase pelaksanaan mata kuliah berpengaruh pada proses pengajuan izin.

“Jika lebih dari 50 persen mata kuliah harus berbasis PJJ, maka harus mendapat izin dari Kemendikti,” ungkapnya dalam Seminar Implementasi E-Learning di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Selasa (21/3/2017).

Namun, jika mata kuliah PJJ kurang dari 50 persen, maka tak perlu menyertakan rekomendasi dari Kemendikti.

“Cukup menggunakan izin dari pimpinan perguruan tinggi beserta senatnya,” kata Ridwan.

Sementara, Rektor UMS Prof Dr Bambang Setiaji mengatakan, pihaknya akan memastikan semua kegiatan mata kuliah akan berbasis PJJ.

“Tidak hanya 50 persen, namun semuanya mata kuliah,” ucapnya.

Bambang mengatakan, UMS telah menseriusi pendirian program E-Learning sebelum pemerintah memberi lampu hijau sistem pendidikan online.

UMS bahkan telah mempersiapkan sarana untuk program tersebut.

“Anggaran yang kami gelontorkan cukup besar, kami memang sangat serius untuk mendirikan program ini,” katanya. (*)

Penulis: Putradi Pamungkas
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help