TribunSolo/
Home »

Solo

Rabu Besok, Pemkot Solo Akan Laporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

P2APBD 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Rabu Besok, Pemkot Solo Akan Laporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TRIBUNSOLO.COM/YUDHISTIRA NURDIAN QUROTTA
Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Honda Hendarto, Senin (8/5/2017). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Yudhistira Nurdian Qurrota

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - DPRD dan Pemkot Solo akan mengadakan P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Rabu (10/5/2017) mendatang.

P2APBD 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Rencananya, P2APBD akan dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Honda Hendarto, mengatakan hal yang akan dibahas dalam P2APBD terkait dengan penyerapan anggaran dan turunannya.

"Ya seperti berapa selisih realisasi dengan perencanaan anggaran tahun 2016, surplus atau defisit," kata Honda.

"Kami kan merencanakan anggaran tahun 2017 hanya menggunakan prediksi surplus penyerapan anggaran tahun 2016," tambah Honda.

Honda menjelaskan, DPRD Kota Surakarta menggunakan prediksi surplus lantaran masih menunggu audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Waktu perencanaan, kami menggunakan prediksi karena masih menunggu Laporan Realisasi Anggaran 2016 selesai diaudit oleh BPK," ujar Honda.

"Nah, P2APBD ini untuk penyesuaian surplus atau defisit antara realisasi surplus atau defisit setelah audit BPK dengan prediksi kami untuk perencanaan 2017," ucapnya.

Honda mengatakan, semakin banyak sisa anggaran belum tentu buruk dan semakin sedikit sisa anggaran belum tentu baik.

Semua itu menurutnya harus ditelusuri lebih dalam.

"Penyebab sisa anggaran ada banyak seperti rencanakegiatan yang tidak terealisasi, sisa pagu lelang, lelang yang kelebihan volum, sertifikasi guru yang tidak terambil karena kurangnya persyaratan, dan lainnya," tambah Honda.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah jika sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh rencana kegiatan yang tidak terealisasi.

Honda menambahkan, nantinya akan dibuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai penggunaan selisih penyesuaian dalam P2APBD. (*)

Penulis: Yudhistira Nurdian Qurrota
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help