TribunSolo/
Home »

Solo

Pasang Spanduk, Sejumlah Warga Sanggrahan, Solo, Kukuh Tolak Pembangunan Tower Telekomunikasi

Upaya dilakukan dengan memasang spanduk penolakan di gang masuk dan keluar Kampung Sanggrahan, RT04 RW05, Purwosari, Laweyan, Solo.

Pasang Spanduk, Sejumlah Warga Sanggrahan, Solo, Kukuh Tolak Pembangunan Tower Telekomunikasi
TRIBUNSOLO.COM/CHRYSNHA PRADIPHA
Spanduk penolakan warga dipasang di gapura masuk Kampung Sanggrahan RT04 RW05, Purwosari, Laweyan, Solo, Jumat (19/5/2017) sore. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Chrysnha Pradipha

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Sejumlah warga tetap kukuh menolak pembangunan tower telekomunikasi di pemukiman.

Upaya dilakukan dengan memasang spanduk penolakan di gang masuk dan keluar Kampung Sanggrahan, RT04 RW05, Purwosari, Laweyan, Solo.

Perwakilan warga yang menolak, Muhammad Romdhoni, mengatakan pemasangan spanduk sengaja dilakukan agar warga yang melintas tahu penolakan dilakukan.

"Spanduk dipasang juga agar pembangunan tower segera dihentikan dan dibatalkan," katanya saat ditemui wartawan, Jumat (19/5/2017) sore.

Pria yang akrab disapa Dhoni ini kebetulan mendiami rumah yang berada persis di samping rumah yang digunakan untuk membangun tower.

Dia menambahkan, 15 KK dari 26 KK terdampak telah setuju tower dibangun,

Sementara 11 KK sisanya tetap menolak pembangunan tower yang dimulai sejak beberapa bulan yang lalu itu.

Alasan penolakan adalah faktor keamanan konstruksi bangunan jika nantinya tower berdiri di atas rumah warga.

Selain itu, dia mengklaim, pembangun proyek tower belum mendapat izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Bersama warga lainnya, ia akan terus mengupayakan proyek tower dihentikam dengan berbagai cara.

Adapun, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Solo, Surya Dewantara, menuturkan perizinan dan persyaratan pembangunan tower sudah dilengkapi pihak pemrakarsa.

"Tower milik PT IBS (Inti Bangun Sejahtera, ini hanya nunggu IMBnya dirampungkan mengingat peralihan berbagai dinas yang menanganinya," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Surya menambahkan, surat izin gangguan atas kegiatan usaha di suatu lokasi usaha atau disebut HO (Hinderordonnantie) sudah tidak memerlukan izin warga.

Bahkan, Peratutan Wali Kota (Perwali) terkait gangguan warga atas kegiatan usaha tengah dikaji Pemerintah Pusat. (*)

Penulis: Facundo Crysnha Pradipha
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help