TribunSolo/

Telusuri Kasus Korupsi Proyek Pemerintah, KPK Temukan Pola Fee 10 Persen

Syarif menyatakan, hal itu sama seperti yang terjadi pada kasus suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Telusuri Kasus Korupsi Proyek Pemerintah, KPK Temukan Pola Fee 10 Persen
KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUS
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga orang tersangka Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/9/2017). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyatakan, permintaan fee hampir 10 persen tampaknya menjadi norma umum pada proyek-proyek pemerintah.

Hal ini menjadi pesan khusus yang ingin disampaikan KPK dari terungkapnya serentetan kasus operasi yang didahului operasi tangkap tangan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

"Kebanyakan memotong uang dari proyek itu rata-rata hampir 10 persen."

"Jadi 10 persen ini kelihatannya menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah," kata Syarif, saat jumpa pers dalam dugaan suap Wali Kota Batu, di gedung KPK Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Syarif menyatakan, hal itu sama seperti yang terjadi pada kasus suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Baca: Begini Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK

Eddy yang tersandung kasus suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar, meminta jatah sekitar 10 persen dari nilai proyek.

Sehingga Eddy menerima jatah Rp 500 juta.

"Jadi bisa kita membayangkan bagaimana kualitas bangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dipakai," ujar Syarif.

Syarif melanjutkan, akibat ada suap di dalam proyek pemerintahan, yang dirugikan adalah masyarakat umum.

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help