Soal Pembahasan Pasal Kumpul Kebo, Fraksi-fraksi di DPR Belum Satu Suara

Menurut Syafii, panitia kerja (Panja) telah merampungkan pembahasan dan draf RKUHP tengah dibahas oleh tim perumus

Soal Pembahasan Pasal Kumpul Kebo, Fraksi-fraksi di DPR Belum Satu Suara
(KOMPAS/PRIYOMBODO)
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii mengungkapkan, dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), seluruh fraksi telah menyetujui terkait perluasan pasal tindak pidana zina.

Dengan demikian hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan dapat dipidana.

Menurut Syafii, panitia kerja (Panja) telah merampungkan pembahasan dan draf RKUHP tengah dibahas oleh tim perumus.

Ia pun memastikan RKUHP akan segera disahkan pada masa sidang 2017-2018.

Baca: Pengembangan Kasus e-KTP, Istri Setya Novanto Diperiksa

"Sudah mau selesai, sudah di tim perumus dan kemarin sudah kita putuskan dalam rapat internal RKUHP akan selesai masa sidang ini, di panja sudah selesai semua sudah setuju," ujar Syafii saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Syafii menjelaskan, seluruh fraksi menyetujui jika pasal 484 KUHP diperluas.

Dalam salah satu poin di pasal tersebut menyatakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana.

Sebelumnya perbuatan zina dapat dipidana jika salah satu pelaku, laki-laki atau perempuan, telah memiliki ikatan perkawinan.

Selain itu, dalam draf tersebut diatur juga ketentuan pidana mengenai hubungan seksual sesama jenis.

Halaman
12
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help