Arab Saudi Terapkan PPN 5% untuk Biaya Haji dan Umrah, Ini Respons Kemenang Solo

"Sebelumnya ketika masuk Arab Saudi kita tidak dikenakan biaya apapun, saat ini mulai ada pengenaan tersebut," katanya.

Arab Saudi Terapkan PPN 5% untuk Biaya Haji dan Umrah, Ini Respons Kemenang Solo
TRIBUNNEWS/HENDRA GUNAWAN
Ilustrasi jemaah haji 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kantor Kementerian Agama Kota Solo hingga saat ini belum menerima surat edaran mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) biaya haji dan umrah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Untuk diketahui, per 1 Januari 2018, Pemerintah Arab Saudi mengenakan PPN sebesar 5 persen untuk biaya haji dan umrah yang sebelumnya tidak ada PPN.

"Secara hitam di atas putih kami belum menerima."

"Meski demikian, dari informasi yang kami terima ada kenaikan komponen sebesar 5 persen untuk biaya umrah dan haji," kata Kepala Kantor Kemenag Kota Solo, Muslim Umar di Solo, Kamis (13/1/2018) siang.

Baca: Menteri Agama Pastikan Biaya Umrah dan Naik Haji Bakal Naik Tahun Ini

Dirinya mengatakan untuk umrah jika sebelumnya tarifnya hanya Rp20 juta, dengan pengenaan PPN tersebut artinya ada tambahan sebesar Rp1 juta yang dikenakan kepada jamaah.

Sedangkan untuk biaya haji, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa besar kenaikannya mengingat biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk tahun ini belum diputuskan.

Terkait dengan kebijakan PPN 5 persen tersebut pihaknya memastikan bahwa peraturan tersebut murni dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Dalam hal ini Indonesia hanya terkena imbas dari peraturan tersebut."

"Sebelumnya ketika masuk Arab Saudi kita tidak dikenakan biaya apapun, saat ini mulai ada pengenaan tersebut," katanya.

Sedangkan untuk biaya haji, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa besar kenaikannya mengingat biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) untuk tahun ini belum diputuskan.

"Mengenai BPIH tahun ini Kementerian Agama sedang mengajukan ke Komisi VIII DPR RI, kalau sudah disetujui baru nanti akan keluar peraturan pemerintah," katanya.

Baca: Jangan Lewatkan Soto Tauco di Warung Haji Caup Gendut saat Lewat Pantura

Dirinya mengatakan kemungkinan peraturan pemerintah akan keluar pada sekitar bulan Maret-April 2018.(*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help