Soal Mahar dalam Politik, PKS Anggap Sebuah Konsekuensi Sistem Demokrasi

Akibat dari sistem itu, muncul biaya untuk membayar ongkos kampanye dan saksi pada pemungutan suara.

Soal Mahar dalam Politik, PKS Anggap Sebuah Konsekuensi Sistem Demokrasi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima dukungan dari DPP PKS sebagai calon gubernur Jawa Timur di Kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (10/1/2018). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Sekretaris DPP PKS Bidang Polhukam Suhud Alynudin menilai mahar politik merupakan sebuah konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu setiap warga negara dapat memilih langsung pemimpinnya.

Akibat dari sistem itu, muncul biaya untuk membayar ongkos kampanye dan saksi pada pemungutan suara.

"Mahar politik itu artinya dia sebuah konsekuensi sistem."

"Kita seperti mencari ayam dan telur dulu."

"Kita bicara politik tanpa uang dalam sistem terbuka itu tak mungkin, walaupun bisa diminimalisasi," kata Suhud dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Baca: La Nyalla Diminta Rp 40 Miliar oleh Prabowo, Waketum Gerindra Anggap Hal Wajar

Hal ini disampaikan Suhud menanggapi pengakuan La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pilkada Jatim.

Uang itu untuk keperluan pembiayaan saksi di tempat pemungutan suara.

Suhud tak menampik bahwa biaya maju pada pilkada memang besar.

Meski tak bisa dihindari, menurut Suhud, biaya besar dari sistem pemilu langsung ini bisa diminimalisasi.

Halaman
12
Editor: Daryono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help