Klaten Bersinar
Selamat Datang di Klaten Bersinar

Dituduh Lakukan Intervensi Proyek e-KTP oleh Mirwan Amir, SBY Minta Pembuktian

Nama SBY sebelumnya disebut oleh Mirwan Amir dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, dengan tedakwa Setya Novanto.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) menyampaikan keterangan terkait penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partainya di Jakarta, Minggu (7/1). Partai Demokrat secara resmi mengumumkan 17 pasangan bakal cagub-cawagub dalam pilkada 2018 dimana 14 orang dari 17 pasangan tersebut merupakan kadernya. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah semua tuduhan yang disampaikan Mirwan Amir dalam persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Di dalam persidangan itu, SBY disebut tetap menjalankan proyek e-KTP meski tahu proyek itu bermasalah.

Alasannya, saat itu sudah menjelang pemilu, sehingga SBY tetap mempertahankan proyek itu.

"Tolong, di mana, kapan dan dalam konteks apa menyampaikan ke saya"

Baca: Belum Tampil Sesuai Ekspektasi dan Banderol Mahal, Virgil van Dijk Menolak Khawatir

"Siapa yang mendampingi saya, karena saya ini tertib kalau urusan resmi seperti e-KTP pastilah ada menteri terkait atau pejabat terkait"

"Allah juga mendengar ucapan saya ini," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor Partai Demokrat, Selasa (6/2/2018), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Menurut SBY, proyek e-KTP sudah dijalankan sesuai mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku.

Tidak ada laporan kepadanya soal kejanggalan dalam proyek itu.

Baca: Bukan Hanya Rokok, Ini Faktor Lain Pemicu Risiko Kanker Paru

Bahkan, ia menganggap proyek itu paling akuntabel dibandingkan program-progam pemerintahan lainnya.

Oleh karena itu, SBY pun meminta Mirwan Amir membuktikan ucapannya.

Apalagi, semua pejabat yang terkait dengan proyek e-KTP masih ada.

"Hingga selesai jadi Presiden, 20 Oktober 2014, tidak pernah ada yang melaporkan kepada saya bahwa ada masalah serius, terhadap pengadaan e-KTP, dan kemudian program itu harus dihentikan"

Baca: Dinas Perdagangan Solo Pastikan Beras Medium Masih Layak Dikonsumsi

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved