Usaha Pergadaian di Solo Wajib Lapor OJK, Maksimal 29 Juli 2018
Dengan syarat modal kerja baik yang berbentuk PT maupun koperasi di skala kabupaten dan kota sebesar Rp 500 juta.
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau bagi pelaku usaha Pergadaian untuk melaporkan usahanya.
Hal ini sesuai dengan peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2016.
Seperti yang dikatakan Laksono Dwionggo selaku Kepala OJK Solo.
"Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (12/2/2018).
Baca: Meski Telah Disediakan Puluhan Selter, PKL Tak Hiraukan Arahan Pemkot Solo untuk Pindah
Selain itu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.
Laksono menambahkan perusahaan pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero), serta perusahaan pergadaian swasta.
Dengan syarat modal kerja baik yang berbentuk PT maupun koperasi di skala kabupaten dan kota sebesar Rp 500 juta.
"Sedangkan untuk skala provinsi senilai Rp 2,5 miliar," ungkapnya.
-
Peringatan Milad ke-106 Muhammadiyah di Mangkunegaran Solo Akan Dihadiri 5.000 Orang
-
Ini Alasan Pemilihan Pura Mangkunegaran Solo sebagai Lokasi Milad ke-106 Muhammadiyah
-
OJK Sedang Mematangkan Pembuatan Regulasi Perusahaan Efek Daerah
-
Dinas Kesehatan Kota Solo Bakal Kembangkan Big Data Kesehatan
-
Gerakan Generasi Empati Dideklarasikan di SMA Muhammadiyah PK Solo
