Usaha Pergadaian di Solo Wajib Lapor OJK, Maksimal 29 Juli 2018

Dengan syarat modal kerja baik yang berbentuk PT maupun koperasi di skala kabupaten dan kota sebesar Rp 500 juta.

Usaha Pergadaian di Solo Wajib Lapor OJK, Maksimal 29 Juli 2018
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Kepala OJK Solo (kiri) Laksono Dwionggo, dan Wakil Kepala OJK Solo (Kanan) Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau bagi pelaku usaha Pergadaian untuk melaporkan usahanya.

Hal ini sesuai dengan peraturan OJK  nomor 31/POJK.05/2016.

Seperti yang dikatakan Laksono Dwionggo selaku Kepala OJK Solo.

"Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (12/2/2018).

Baca: Meski Telah Disediakan Puluhan Selter, PKL Tak Hiraukan Arahan Pemkot Solo untuk Pindah

Selain itu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Laksono menambahkan perusahaan pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero), serta perusahaan pergadaian swasta.

Dengan syarat modal kerja baik yang berbentuk PT maupun koperasi di skala kabupaten dan kota sebesar Rp 500 juta.

"Sedangkan untuk skala provinsi senilai Rp 2,5 miliar," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help