Fadli Zon Sebut Komentar Pimpinan KPK Terkait UU MD3 Bisa Dianggap Sebagai Pernyataan Politis

Di sisi lain, kritik terhadap UU MD3 bisa disalurkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Fadli Zon Sebut Komentar Pimpinan KPK Terkait UU MD3 Bisa Dianggap Sebagai Pernyataan Politis
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Fadli Zon. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa setiap orang, termasuk pimpinan KPK, berhak untuk mengomentari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) yang baru saja disahkan.

Namun, menurut Fadli, bukan tugas pokok dan fungsi KPK untuk mengomentari UU MD3.

"Ya sebenarnya menurut saya siapapun boleh menilai, termasuk pimpinan KPK.

Cuma memang karena KPK aparat penegak hukum dalam hal ini, alangkah baiknya itu domain pengamat atau dari masyarakat lain," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

"Memang sah-sah saja dari pimpinan atau KPK untuk mengomentari tapi alangkah bijaknya kalau terkait dengan yang bukan tupoksinya, ya tidak terlalu misalnya banyak berbicara," tuturnya.

Sebagaimana dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, menurut Fadli, komentar pimpinan KPK terkait UU MD3 bisa dianggap sebagai pernyataan politis.

Baca: KPK Telusuri Aliran Dana dalam Kasus Suap yang Libatkan Tersangka Emirsyah Satar

Sebab, UU MD3 merupakan produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR.

Di sisi lain, kritik terhadap UU MD3 bisa disalurkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau tidak terkait tupoksinya, itu dianggap politis."

Halaman
123
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help