TribunSolo/

Fadli Zon Sebut Komentar Pimpinan KPK Terkait UU MD3 Bisa Dianggap Sebagai Pernyataan Politis

Di sisi lain, kritik terhadap UU MD3 bisa disalurkan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Fadli Zon Sebut Komentar Pimpinan KPK Terkait UU MD3 Bisa Dianggap Sebagai Pernyataan Politis
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Fadli Zon. 

"Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu (DPR)."

Baca: Banyak Pejabat Struktural Pensiun, Pemkot Solo Siapkan Mutasi Jabatan

"Makanya, saya juga kaget," ujar Laode.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frasa "pertimbangan". (Kristian Erdianto)

Artikel di atas sebelumnya dipublikasikan Kompas.com dengan judul: Fadli Zon: Alangkah Bijaknya Jika Pimpinan KPK Tak Banyak Bicara

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help