2 Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Jusuf Kalla Tak Mungkin Dampingi Jokowi Lagi di Pilpres

Menurut Jimmy, berbeda kasus jika Kalla maju sebagai calon presiden, maka hal itu masih dimungkinkan oleh UU.

2 Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Jusuf Kalla Tak Mungkin Dampingi Jokowi Lagi di Pilpres
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla usai jamuan makan siang di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (6/2/2018). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -  Wartawan senior terkemuka, John McBeth, dalam tulisannya di situs Asia Times pekan lalu menyebut Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berpeluang kembali bersama di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Alasannya, Jokowi kesulitan memilih cawapres yang dapat membantu mengamankan pemilih tradisional Muslim.

Kalla pun dianggap sebagai sosok yang tepat karena dekat dengan umat Muslim.

Namun pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana, Bali, Jimmy Z Usfunan, mengatakan bahwa peluang Kalla kembali berduet mendampingi Jokowi telah kandas.

Baca: Menguat! Tanda-tanda Jokowi Akan Kembali Gandeng Jusuf Kalla Sebagai Cawapresnya 2019

"JK dengan Susilo Bambang Yudhoyono full lima tahun, dengan Jokowi 5 tahun," kata Jimmy, saat dihubungi Kompas, Selasa (13/2/2018), dan dikutip TribunSolo.com.

"Berarti tak dimungkinkan lagi ketika maju cawapres periode depan," katanya menegaskan.

Apalagi, kata Jimmy, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas mengatur bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

"Jadi, tak berarti dua kali masa jabatan itu dua kali berturut-turut, itu keliru," ujar dia.

Baca: Jusuf Kalla Pastikan Akan Beri Dukungan Jika Jokowi Maju di Pilpres 2019

Halaman
123
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved