VIDEO - Suasana Audiensi Forum Umat Islam Peduli Pembangunan Masjid Sriwedari dengan Anggota Dewan

Pihak Forum Umat Islam Peduli Masjid Sriwedari mengaku sangat prihatin terhadap DPRD yang abai terhadap pengawasan kebijakan Wali Kota Surakarta

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Forum Umat Islam Peduli Pembangunan Masjid Sriwedari melakukan audiensi dengan anggota dewan di Kantor DPRD Surakarta, Selasa (13/2/2018).

Kedatangan Forum Umat Islam Peduli Pembangunan Masjid Sriwedari ini diterima oleh anggota dewan.

Antara lainwakil ketua DRPRD, Abdul Gofar Ismail dan Djaswadi, Ketua Fraksi PKS, Sugeng Riyanto, Ketua Fraksi PAN, Achmad Sapari dan Sekretaris (Fraksi Persatuan Indonesia Raya) FPIR, NR Kurniasari.

Sedangkan dari penasihat Forum Umat Islam Peduli Masjid Sriwedari ini hadir Moedrick M Sangidoe dan juga salah satu ahli waris R.M.T Wiryodiningrat, RM Djoko Pikukuh Gunadi.

Baca: 2 Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Jusuf Kalla Tak Mungkin Dampingi Jokowi Lagi di Pilpres

Audiensi tersebut dilakukan terkait pembangunan Masjid Sriwedari yang berdiri di atas lahan sengketa.

Pihak Forum Umat Islam Peduli Masjid Sriwedari mengaku sangat prihatin terhadap eksistensi DPRD yang abai terhadap pengawasan kebijakan Wali Kota Surakarta.

Pihak forum mengaku bahwa hal tersebut menjadi pembicaraan masyarakat karena timbulnya permasalahan tentang kepemilikan tanah Sriwedari.

Masjid tersebut rencananya juga memiliki desain jawa klasik serta dilengkapi ruang terbuka hijau.

Baca: Garang di Panggung, Tantri dan Chua Kotak Ternyata Tetap Sering Maskeran dan Luluran

Namun, lokasi pembangunan masjid di lahan seluas 99.899 meter persegi itu dinilai milik ahli waris Waryodiningrat sesuai putusan MA No 478-PK/PDT/2015 pada 10 Februari 2016.

Di satu sisi, Pemkot telah memiliki empat sertifikat tanah di lahan Sriwedari yaitu Hak Pakai (HP) 40 yang saat ini digunakan Stadion Sriwedari; HP 41 di bekas Taman Hiburan Remaja (THR), Kantor Dinas Pariwisata, serta Museum Radya Pustaka.

HP 26 yang saat ini untuk Museum Keris Nusantara dan Hak Guna Bangunan (HGB) 73 digunakan untuk Bank Solo.

Dengan keempat sertifikat tersebut pihak pemkot mengklaim berhak atas tanah Sriwedari. (*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved