Soal UNBK Dianggap Terlalu Sulit, KPAI Sebut Ada Malpraktik Pendidikan
Menurut Retno, malpraktik di pendidikan tersebut bisa merugikan para siswa dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diduga telah melakukan pelanggaran hak anak-anak setelah memberikan siswa SMA soal ujian yang materi dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan.
Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2018).
"Ini adalah malpraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi," ujar Retno seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.
Menurut Retno, malpraktik di pendidikan tersebut bisa merugikan para siswa dan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Baca: Tim Polresta Solo Terus Buru Pelaku Lainnya yang Terlibat dalam Bentrok Bonek
"Kalau malpraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian," kata Retno.
Retno pun menganggap, menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari adalah sebuah ketidakadilan.
Materi yang dimaksud Retno itu adalah soal matematika pada Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) SMA yang berjenis Higher Order Thinking Skills (HOTS).
"Kalau Kemendikbud mau adil, maka yang perlu dibenahi para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkosentrasi pada UNBK saja untuk menguji HOTS para siswanya," ujar Retno.
Baca: Siswa Mengeluh Soal UNBK Sulit, Mendikbud: Saya Minta Maaf
Karenanya, KPAI kata Retno mendorong Kemendikbud RI melakukan evaluasi secara transparan penyajian soal UNBK SMA yang telah berlangsung 9-12 April 2018 kemarin.
"Karena ada dugaan malpraktek evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak peserta UNBK SMA," ungkap Retno.
Sebelumnya, terkait keluhan sejumlah pihak terhadap sulitnya soal UNBK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan permohonan maaf.
"Saya minta maaf kalau ada beberapa kalangan yang merasa mengalami kesulitan, yang sulit, yang tidak bisa ditoleransi," ujar Muhadjir Effendy di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/4/2018).
Baca: Ini Dugaan Sementara Penyebab Ambruknya Jembatan Babat-Widang di Lamongan
