Bom Bunuh Diri Serang Gereja di Surabaya

UU Antiterorisme Tak Segera Rampung, Mahfud MD Tegur Pihak yang Halangi Pengesahan Dengan Alasan Ini

Melihat UU Anti terorisme tak segera disahkan, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD pun memberikan komentar

UU Antiterorisme Tak Segera Rampung, Mahfud MD Tegur Pihak yang Halangi Pengesahan Dengan Alasan Ini
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Mahfud MD 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rika Apriyanti

TRIBUNSOLO.COM - Aksi bom bunuh diri yang terjadi secara beruntun di Surabaya, Jawa Timur membuat beberapa pihak menyoroti lamanya perampungan revisi UU Antiterorisme yang sedang berproses di DPR.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai sudah urgen.

Dengan maraknya aksi terorisme, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai revisi UU itu sudah genting.

Hari ini Senin (14/5/2018) bom kembali meledak di Surabaya tepatnya di Mapolresta Surabaya dan Runusawa Woncolo, Sidoharjo, Jawa Timur.

Baca: Sudah Bercerai, Venna Melinda Terlihat Kompak Dengan Ivan saat Hadir di Acara Lulusan Putra Mereka

Sebelumnya, ledakan terjadi di tiga gereja di Surabaya, yaitu di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuna pada Minggu (13/5/2018).

Melihat UU Anti terorisme tak segera disahkan, ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013, Mahfud MD pun memberikan komentar.

Melalui cuitannya di akun sosial media Twitter, Mahfud mengungkapkan pendapatnya.

"Menghalangi pengesahan UU Anti Terorisme dgn alasan utk melindungi hak asasi manusia orang yg menjadi teroris sebenarnya sama dgn membiarkan hak asasi manusia yg lebih besar (rakyat) utk dilanggar oleh teroris-teroris biadab,"tulis @mohmahfudmd.

Baca: Foto Tri Rismaharini Datangi Lokasi Bom Viral, Ekspresinya Bikin Sedih

Dalam cuitan lainnya, Mahfud juga menyatakan bahwa politisi tidak boleh menglang-halangi pengesahan UU Antiterorisme dengan alasan membela hak asasi manusia.

Dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo pun sudah meminta DPR dan kementerian terkait untuk mempercepat revisi Undang-Undang Antiterorisme.

Jika RUU Antiterorisme itu tidak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu).

Baca: 4 Terduga Teroris Tewas Saat Meledakkan Bom di Mapolrestabes Surabaya

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu. (*)

Penulis: rika apriyanti
Editor: rika apriyanti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help