KPI Minta Persidangan Kasus Terorisme Tak Disiarkan Secara Langsung

Selain itu, kata dia, banyak stasiun televisi tidak konsisten dalam menyiarkan program breaking news.

KPI Minta Persidangan Kasus Terorisme Tak Disiarkan Secara Langsung
Kompas.com
Foto dokumentasi/Suasana di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jakarta. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) Pusat, Mayong Suryo Laksono, meminta lembaga-lembaga penyiaran untuk tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan, khususnya terkait kasus terorisme.

Mayong mengemukan hal itu saat menjelaskan surat edaran yang dikeluarkan KPI kepada lembaga penyiaran mengenai aturan pemberitaan dan penyiaran proses persidangan.

“Bagaimana mengantisipasi supaya arah peliputan persidangan terorisme selama ini kan sudah keblabasan,” kata Mayong saat dihubungi, Sabtu (9/6/2018).

Ia juga menyoroti pemberitaan kasus terorisme yang begitu masif di lembaga penyiaran.

Mayong mengatakan, ada kode etik tersendiri dalam melakukan penyiaran dalam persidangan.

“Sebab di dalam aturan persidangan tidak memungkinkan sebetulnya pengambilan gambar dan lain-lain, itu harus ada izin ketua majelis,” kata Mayong.

Baca: BPJS Kesehatan Buka Posko Mudik Lebaran 2018 di Terminal Tirtonadi Solo

Selain itu, kata dia, banyak stasiun televisi tidak konsisten dalam menyiarkan program breaking news.

Mayong menjelaskan program breaking news seharusnya tak lebih dari semenit untuk menyampaikan informasi penting kepada kepada publik dan diperbarui perkembangannya pada jam-jam berikutnya.

“Pengertian breaking news seperti apa, Dewan Pers juga mempertanyakan mana mungkin breaking news bisa berjam-jam,” kata dia.

KPI, kata Mayong, ingin memperkuat lembaga penyiaran supaya menaati regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menghadirkan tontonan yang berkualitas.

“Saling memperkuat gitu lho, Mahkamah Agung memperkuat aturan itu sudah ada, KPI mengambil sikap ini lho kebebasan pers, tidak bebas serta merta tanpa batas, ada aturannya,” tutur dia.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Jumat kemarin, KPI mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk pertama menjaga lembaga peradilan dan kelancaran proses persidangan.

Kedua, keamanan perangkat persidangan dan saksi.

Serta ketiga meminimalisir potensi penyebaran ideologi terorisme dan penokohan teroris.(Kompas.com/Reza Jurnaliston)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPI: Siaran Persidangan Perkara Terorisme di Pengadilan Kebablasan

Editor: Daryono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help