OTT di Blitar dan Tulungagung Dianggap Politis, Pimpinan KPK: Pengadilan Akan Buktikan

Menurut Saut, benar atau tidak penangkapan dan penetapan tersangka itu tidak dapat ditentukan melalui opini.

OTT di Blitar dan Tulungagung Dianggap Politis, Pimpinan KPK: Pengadilan Akan Buktikan
Kompas.com/Robertus Belarminus
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. 

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang membantah anggapan bahwa ada unsur politis dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Menurut Saut, benar atau tidak penangkapan dan penetapan tersangka itu tidak dapat ditentukan melalui opini.

Saut mengatakan, apa yang dilakukan KPK sebaiknya dibuktikan melalui pengadilan.

"Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur."

Baca: Bupati Nonaktif Tulungagung Beberkan Alasannya Tak Segera Serahkan Diri ke KPK Pasca-OTT

"Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," ujar Saut saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Meski demikian, menurut Saut, kritik atau penilaian tersebut wajar ditujukan kepada KPK.

Menurut dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak.

"KPK juga harus di-check and balances."

"Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," kata Saut, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Baca: 64.000 Pemudik Telah Tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang hingga H-5 Lebaran

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga ada kepentingan politik dalam operasi tangkap tangan KPK yang menjaring dua kadernya, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi.

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help