Panwaskab Temanggung Temukan 186 Amplop Diduga untuk Praktik Politik Uang

Panwaskab sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas laporan dugaan politik uang tersebut

Panwaskab Temanggung Temukan 186 Amplop Diduga untuk Praktik Politik Uang
KOMPAS.com/IKA FITRIANA
Tim Penegak Hukum Terpadu Kabupaten Temanggung memperlihatkan barang bukti sejumlah uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 yang dimasukkan ke dalam 186 amplop yang diduga digunakan untuk politik uang pada pilkada di Temanggung, Rabu (27/6/2018). 

TRIBUNSOLO.COM - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Temanggung, Jawa Tengah, menerima sejumlah laporan dugaan praktik politik uang pada pemilihan bupati/wakil bupati setempat.

Laporan masyarakat tersebut juga disertai bukti-bukti berupa 186 amplop, masing-masing amplop berisi uang tunai pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000, sejak Selasa (26/6/2018) sampai Rabu (27/6/2018).

"Laporan masyarakat yang kami terima terkait dugaan praktik politik uang tersebut terhitung sejak Selasa sore sampai Rabu pagi"

"Setelah kami registrasi, ada tujuh laporan dan kemungkinan akan bertambah," kata Ketua Panwaskab Temanggung Fery Sam Baihaki.

Baca: Pasca Pilkada, Pemerintah Pusat Beri Sinyal Buka Perekrutan ASN Baru

Fery menyebutkan, dugaan pelanggaran pilkada sementara ini terjadi di delapan kecamatan, yakni Bejen, Ngadirejo, Wonoboyo, Kledung, Jumo, Gemawang, Kaloran, dan Temanggung.

Panwaskab sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas laporan dugaan politik uang tersebut.

"Setelah pembahasan awal, baru bisa menentukan laporan tersebut masuk ranah pidana atau tidak"

"Kami punya waktu maksimal lima hari," ujarnya.

Baca: Solo Car Free Day Akan Diliburkan pada 1 Juli 2018 Mendatang, Ini Alasannya

Anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Temanggung, Ivanna Diandini, menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sanksi pidana bagi penerima dan pemberi uang dalam pemilu berupa ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 6 tahun.

"Ancaman dendanya yakni minimal Rp 200 Juta dan maksimal Rp 1 miliar," kata Ivanna.

Halaman
12
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved