Sukuk Negara Jadi Inovasi Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur

Sinergi kebijakan tersebut antara lain berupa koordinasi yang erat dalam menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai melalui SBSN.

Sukuk Negara Jadi Inovasi Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Sukuk Negara Tahun 2018 di Alila Solo, Senin (23/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh.

Oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan.

Pemerintah senantiasa terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan termasuk melalui penerbitan surat berharga negara berbasis syariah yaitu SBSN atau sukuk negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman berujar, dari sisi pemanfaatan dana SBSN untuk infrastruktur pemerintah sudah dilakukan sejak tahun 2013.

"Pembiayaan proyek melalui SBSN ini, pada dasarnya merupakan bentuk sinergi kebijakan di antara Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian atau Lembaga Pemrakarsa Proyek SBSN untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari SBSN," katanya kepada wartawan, dalam acara Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Sukuk Negara Tahun 2018 di Hotel Alila Solo, Senin (23/7 /2018). 

Jelang Seleksi CPNS 2018, Ada Warganet Bisa Bikin Akun SSCN 2018, Ini Kata BKN

Sinergi kebijakan tersebut antara lain berupa koordinasi yang erat dalam menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai melalui SBSN.

Di mulai dari fase pengusulan sampai dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Pihaknya menambahkan, kenapa anggaran APBN untuk pembiayaan infrastruktur terbatas, dikarenakan butuh anggaran yang besar.

"Terlebih infrastruktur di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga untuk mengejar ketertinggalan dalam rentang waktu 2015-2019, dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp 4.796,2 triliun," katanya.

Dalam perhitungan Bappenas, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar itu, diperkirakan hanya sekitar 41 persen atau Rp 1.978,4 triliun yang dapat dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD. 

Seorang Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Toilet SMP Negeri 5 Solo

Maka dari itu peran Sukuk Negara sangat optimal digunakan sebagai inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Selain sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara, penerbitan SBSN juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, dan mengembangkan alternatif instrumen investasi," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help