Satpol PP Solo dan Penghuni HP 105 Jebres Tengah Kembali Duduk Bersama

Sutarja mengatakan setelah pertemuan ini, maka jika sudah ada perintah, penertiban bisa segera dilakukan.

Satpol PP Solo dan Penghuni HP 105 Jebres Tengah Kembali Duduk Bersama
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Pertemuan Satpol PP Solo dengan belasan warga penghuni HP 105 di Kantor Satpol PP, Rabu(12/9/2018) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo dan belasan warga penghuni lahan HP Nomor 105 Jebres, Solo, kembali bertemu untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jawa Tengah, Rabu (12/9/2018).

"Sesuai prosedur, LHP ini kami komunikasikan lagi ke warga, dan memang hasilnya tidak ditemukan maladministrasi terkait proses penertiban di lahan tersebut ," kata Kepala Satpol PP Sutarja, Rabu (12/9/2018).

Sutarja mengatakan setelah pertemuan ini, maka jika sudah ada perintah, penertiban bisa segera dilakukan.

Lebih lanjut, keinginan warga untuk mendapatkan sertifikat tetap tidak bisa dilakukan.

Masih Lakukan Upaya Persuasif, Satpol PP Solo Sebut Eksekusi HP 105 Jebres Tanpa Batasan Waktu

Menurutnya, solusi yang ditawarkan Pemkot berupa ongkos bongkar dan biaya angkut sudah lebih dari cukup.

Suasana pemukiman Jebres Tengah di lahan HP 105, Senin (6/8/2018), usai dilayangkannya SP III dari Pemkot Solo.
Suasana pemukiman Jebres Tengah di lahan HP 105, Senin (6/8/2018), usai dilayangkannya SP III dari Pemkot Solo. (TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI)

Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki rumah, Pemkot menawarkan Rusunawa.

"Kami usahakan juga agar yang jualan bisa di Pasar Panggungrejo, tidak jauh dari tempat semula, itu kalau mereka mau," ujar Sutarja.

LHP tersebut tidak membatalkan proses pengosongan tanah aset pemkot tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kepala ORI Perwakilan Jateng Acim Dartasim mengatakan LHP berisi saran kepada pemkot agar bisa mengakomodir keinginan penghuni lahan secara maksimal.

“Kalau sampai ke pambatalan pengosongan lahan tidak bisa, itu yang bisa salah satunya melalui proses pengadilan, di LHP kami hanya bagaimana kedua belah pihak bisa sama-sama terpenuhi haknya,” kata Acim, Senin (13/8/2018) lalu.

LHP Ombudsman Tak Batalkan Pengosongan Lahan HP 105 Jebres

Menurutnya, pihaknya berfokus pada prosedur penertiban bangunan warga yang sudah dilakukan pemkot.

"Jadi SP tiga dan kebijakan penertiban lahan itu tidak terkait dengan kami, melainkan wewenang pemkot,"kata dia.(*)

Penulis: Imam Saputro
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved