Kabupaten Karanganyar Kini Punya Perda Kepala Desa, Kepemudaan, dan Pelestarian Budaya Jawa

Dengan disetujuinya Perda ini maka masyarakat Karanganyar akan bersiap menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Kabupaten Karanganyar Kini Punya Perda Kepala Desa, Kepemudaan, dan Pelestarian Budaya Jawa
TRIBUNSOLO.COM/EFREM SIREGAR
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Eko Setyono, menandatangani kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif atas tiga Raperda di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Kamis (13/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Efrem Siregar

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Tiga Raperda Kabupaten Karanganyar disetujui setelah melalui pembahasan di Pansus DPRD Kabupaten Karanganyar, Kamis (13/9/2018).

Tiga pansus ini sebelumnya terbentuk pada Rabu (29/8/2018).

Tiga Raperda yang telah disetujui itu di antaranya Perubahan kedua atas Raperda No 15 Tahun 2018 tentang Kepala Desa yang merupakan usulan eksekutif.

Lalu, Raperda tentang Kepemudaan dan Reperda tentang Pelestarian Kebudayaan Jawa yang merupakan usulan legislatif.

Pimpin Rapat Perdana, Erick Thohir Fokus Konsolidasi Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin

Sesuai mekanisme, Bupati Karanganyar,  Juliyatmono, menyampaikan pendapat akhir atas tiga Raperda yang telah disetujui tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap segenap pimpinan dan anggota DPRD yang berkenan membahas dan menyetujui tiga Raperda,” kata Bupati di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Kamis (13/9/2018).

Dengan disetujuinya perubahan kedua atas Perda No 15 Tahun 2018 tentang Kepala Desa, maka masyarakat Karanganyar akan bersiap menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.

Pilkades serentak rencananya akan digelar pada Februari 2019 mendatang.

Beberapa Pekan Jelang APG, Menpora Sebut Persiapan Sudah 90 Persen

Ketua Pansus I, Endang Muryani, usai rapat paripurna mengatakan, tim Pansus memberikan beberapa catatan atas Perda tentang Kepala Desa ini.

Satu di antaranya terkait pembiayaan Pilkades serentak.

Ia mengatakan biaya pelaksanaan akan dibebankan ke APBD dan APBDes, meski aturan sebelumnya menyebut sepenuhnya dibebankan kepada APBD.

Pembiayaan dari APBDes, menurut Endang, dilakukan manakala terdapat dinamika dalam penyelenggaraan Pilkades seperti pemungutan suara ulang.

Via Vallen Turun Langsung ke Lombok Hibur Korban Gempa, Lihat Aksinya Menyanyi di Tenda Pengungsian

Terkait nominal, Endang mengatakan besaran biaya Pilkades akan dibahas lebih lanjut.

“Namun biayanya didominasi dari APBD,” kata Endang. (*)

Penulis: Efrem Limsan Siregar
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help