Warga Kentingan Baru Jebres Solo Kritisi Keterlibatan Aparat Keamanan dalam Pengukuran Tanah

Warga Kentingan Baru Jebres, Solo, mengkritisi keterlibatan petugas saat pengukuran lahan.

Warga Kentingan Baru Jebres Solo Kritisi Keterlibatan Aparat Keamanan dalam Pengukuran Tanah
TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Kuasa Hukum Warga Ketingan Baru, Emanuel Gobay menunjukkan surat keberatan saat rapat bersama warga Kentingan Baru Jebres, Solo, Jumat (14/9/2018) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Warga Kentingan Baru Jebres, Solo, mengkritisi keterlibatan aparat keamanan saat pengukuran lahan.

Pengukuran ini dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta yang dikawal oleh Tim Polresta Surakarta, Polsek Jebres dan Satpol PP Kota Surakarta.

Warga Kentingan Baru Jebres merasa keberatan dengan pengukuran tersebut yang dianggap merupakan tindakan ketidak profesionalan dari petugas.

"Keterlibatan tentara dan BPN dalam kasus Perdata Kentingan itu di dasari oleh SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surakarta," kata Kuasa Hukum Warga Ketingan Baru, Emanuel Gobay saat mengadakan rapat dengan warga, Jumat (14/8/2018) siang.

Tak Terima Pengukuran Lahan, Warga Kentingan Baru Kirimkan Surat Keberatan ke Pemkot Solo

Warga yang bermukim di kawasan tersebut juga mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

Mereka meminta pemkot menarik Surat Keputusan Wali Kota nomor 845.05/17.2/1/2017.

SK yang keluar pada 8 Maret 2017 terkait penyelesaian lahan dikawasan tersebut tidak berimbang.

"Karena surat tersebut hanya sebatas wewenag wali kota tanpa memikirkan keberlangsungan hidup orang banyak," katanya.

Kasus ini merupakan kasus perdata antara warga dan pemilik lahan.

Halaman
12
Penulis: Eka Fitriani
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help