Gusti Moeng Singgung Wacana Daerah Istimewa Surakarta di HUT Pakasa

Informasi yang dihimpun TribunSolo.com dari pelbagai sumber, Surakarta pernah memperoleh status Daerah Istimewa pada Agustus 1945

Gusti Moeng Singgung Wacana Daerah Istimewa Surakarta di HUT Pakasa
TribunSolo.com/Efrem Limsan Siregar
Gusti Moeng menyampaikan sambutannya di HUT ke-17 Paguyuban Kawula Keraton Surakarta Hadininingrat di pendopo Rumah Dinas Bupati, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (15/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Efrem Siregar

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Kerabat Keraton Surakarta GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng menyinggung kembali soal wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Hal itu disampaikannya dalam kata sambutan di hari ulang tahun ke-17 Paguyuban Kawula Keraton Surakarta Hadiningrat (Pakasa) di pendopo rumah dinas Bupati, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (15/9/2018).

Acara ini turut dihadiri Sekretaris Kabupaten Karanganyar Samsi yang datang mewakili Bupati Karanganyar Juliyatmono dan ratusan anggota Pakasa Kabupaten Karanganyar.

Menurut Gusti Moeng, wacana menghidupkan kembali DIS perlu diulang lagi.

Nilai Tukar Dollar Meroket, Pasar Mobil Premium Turun Drastis

“Kebetulan Presiden (Joko Widodo) dari Solo dan saya juga pernah membicarakannya ke Pak Jokowi sewaktu menjadi Wali Kota Solo.”

“Saya sampaikan (kepada Joko Widodo) bahwa Daerah Istimewa Surakarta ini dihidupkan lagi,” kata Gusti Moeng yang juga pembina Pakasa kepada TribunSolo.com usai acara.

Informasi yang dihimpun TribunSolo.com dari pelbagai sumber, Surakarta pernah memperoleh status Daerah Istimewa pada Agustus 1945.

Namun, karena konflik sosial di Surakarta saat itu, status Daerah Istimewa Surakarta dibekukan pemerintah pusat pada 15 Juli 1946.

Tak Cuma Jualan Rekaman, Ini Kiat Lokananta Solo Bisa Eksis di Derasnya Arus Industri Musik Modern

Keinginan agar DIS eksis kembali sempat muncul melalui uji materil bagian memutuskan angka I dan pasal 1 ayat (1) UU No 10 Tahun 1950 tentang Pementukan Provinsi Djawa Tengah.

Namun, Mahkamah Konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva saat itu menolak judicial review karena menganggap pemohon tidak mempunyai legal standing, Kamis (27/3/2014).

Keputusan ini juga yang menjadi pertimbangan Gusti Moeng dalam mewacanakan kehadiran kembali DIS.

Fashion Hijab Terus Naik Daun, Zoya Bukukan Pertumbuhan Kinerja Positif

“Akhir persidangan harus mengulang soal legal standing, ini sangat aneh, padahal seharusnya bisa dikabulkan,” terang Gusti Moeng kepada TribunSolo.com.

Pemohon Judicial Review dari pihak Keraton Surakarta saat itu adalah Gusti Raden Ayu Koes Isbandiyah, putri Susuhunan Pakubuwono XII dan Kanjeng Panggeran Eddy Wirabhumi yang merupakan ahli waris dinasti Keraton Surakarta. (*)

Penulis: Efrem Limsan Siregar
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved