Pemilu 2019

KPU Kemungkinan Merevisi Peraturan KPU yang Melarang Mantan Napi Korupsi Nyaleg

MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

KPU Kemungkinan Merevisi Peraturan KPU yang Melarang Mantan Napi Korupsi Nyaleg
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi logo KPU 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) segera menggelar rapat pleno terkait dengan putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU ( PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif (caleg).

Adapun dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut akan berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Jadi Caleg, Ini Komentar Jokowi

"Harus pleno dulu," kata Komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2018).

"KPU dalam bekerja, kami memutuskan bersama dalam pleno, apapun yang dilakukan," ujarnya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Namun demikian, hingga saat ini KPU belum menerima salinan putusan MA yang akan dijadikan bahan pembahasan rapat.

Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu itu masih menunggu dan aktif mencari putusan MA terkait hasil uji materi PKPU.

Putusan MA, Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg

"Kami masih menunggu dan tidak bisa kemudian dengan dasar pemberitaan, tidak ada dokumennya, kemudian KPU merevisi PKPU-nya," ujar Viryan.

Viryan mengatakan, pihaknya akan taat pada aturan hukum yang berlaku.

Halaman
12
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved