Soal UU yang Izinkan Mantan Koruptor Jadi Caleg, Gerindra Ikuti Putusan MA

Menurut Fadli, Gerindra berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Soal UU yang Izinkan Mantan Koruptor Jadi Caleg, Gerindra Ikuti Putusan MA
Tribunnews/Rina Ayu
Fadli Zon 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, partainya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan koruptor menjadi calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.

Menurut Fadli, Gerindra berpegangan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita akan berpandangan pada undang-undang, mana yang lebih tinggi"

"Aturan main kita apa sih? Kan undang undang"

"Bukan yang lain"

PT Pos Indonesia Bikin Aplikasi FastPOS untuk Bantu UMKM Naik Kelas

"Jadi segala putusan harus terkait dengan undang-undang"

"Ini yang kita jadikan pegangan," kata Fadli saat akan menghadiri pertemuan kedua ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Ia menilai, jika ingin melarang mantan koruptor jadi caleg, diperlukan revisi Undang-undang Pemilu.

Fadli menegaskan, partainya tetap menjunjung semangat antikorupsi.

Sosok Suaminya Sempat Dibully Netter, Artis Fiona Fachru Baru Saja Melahirkan Bayi Kembar Pengantin

Kendati demikian, ia mengingatkan mantan koruptor yang dipidana sudah menjalani konsekuensi hukum atas apa yang mereka lakukan di masa lalu.

Halaman
123
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved