Bawaslu Solo Imbau Warga Tak Main-Main dengan Money Politic atau Ini Hukumannya

Dalam pasal 187 poin A hingga D disebutkan pihak yang terlibat politik uang bisa dijerat paling singkat 3 tahun dan maksimal 6 tahun.

Bawaslu Solo Imbau Warga Tak Main-Main dengan Money Politic atau Ini Hukumannya
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Logo Bawaslu RI 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, ChrysnhaPradipha

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Beragam bentuk politik uang atau money politic menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tak hanya pelaku, si penerima juga bakal terkena hukuman sesuai aturan yang berlaku.

"Maka kami imbau agar masyarakat tak main-main dengan money politic, karena pelaku atau pemberi juga penerima akan terkena sanksinya," tegas Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Solo, Muh Muttaqin kepada TribunSolo.com, Minggu (7/10/2018) siang.

Dia menuturkan, aturan dan sanksi money politik telah tertulis dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Politikus PSI PSI Dedek Prayudi Curiga Kebohongan Ratna Sarumpaet Terorganisir

Dalam pasal 187 poin A hingga D disebutkan pihak yang terlibat politik uang bisa dijerat paling singkat 3 tahun dan maksimal 6 tahun.

“Untuk pemberi uang, dapat dikenai sanksi denda hingga Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar," ucapnya.

"Sedangkan, caleg ataupun paslon yang ‘bermain’ bisa dikenai sanksi administrasi pembatalan menjadi peserta pemilu."

Muttaqin mengaku, pembuktian materiil dalam kasus money politic tersebut susah untuk ditemukan.

Namun, pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan jika memang ada laporan dari masyarakat.

“Kalau ada bukti fisik dan dokumentasi malah lebih baik, karena kalau menunggu temuan dari kita sendiri, saya rasa sangat sulit,” ucap dia. (*)

Penulis: Facundo Crysnha Pradipha
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help