Penjelasan Mahfud MD dari Segi Hukum terkait Kabar 'Suap' Tito Karnavian adalah Informasi Hoaks
Mahfud MD memberikan penjelasan terkait pernyataannya yang menyebut 'Tito menerima suap adalah hoaks'.
Penulis: Fachri Sakti Nugroho | Editor: Fachri Sakti Nugroho
Diketahui sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais pernah berujar akan membeberkan sejumlah fakta yang akan menarik perhatian publik.
"Saya akan datang di Polda setelah itu saya akan membuat sebuah fakta yang insyallah akan menarik perhatian," kata Amien di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (8/10/2018).
Fakta yang akan diungkapnya tersebut menurut Amien berhubungan dengan kasus korupsi lama yang mengendap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya kasus tersebut hingga kini penanganannya belum rampung.
"Yang ini hubungannya tentang penegakan hukum di sana, korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan," kata Amien.
Hanya saja Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut tidak menjelaskan mengenai kasus yang akan dibongkarnya tersebut.
Termasuk, apakah kasus itu berkaitan dengan pejabat di Kepolisian atau tidak.
Pada Rabu (10/10/2018), Amien Rais tiba di Polda Metro Jaya dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Saya enggak akan panjang-panjang, saya minta ke Pak Jokowi supaya Pak Kapolri Tito segera dicopot. Alasannya, Anda cari sendiri," ujar Amien, Rabu.
Meski demikian Ia tak menjelaskan secara jelas mengapa ia melontarkan permintaan tersebut.
"Saya yakin stok pimpinan Polri yang jujur dan mengabdi bangsa negara masih banyak untuk ganti Pak Tito. Kita cinta polisi sebagai keamanan nasional tapi kalau ada oknum yang enggak benar harus diganti," sebutnya.
• Diperiksa selama 6 Jam, Inilah Pernyataan Amien Rais usai Keluar dari Ruang Penyidikan
Tanggapan dari KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo mempersilahkan Amien Rais mendatangi kantornya.
"Silahkan-silahkan. kita kan wellcome aja," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (10/10/2018).
Menurut Agus, KPK merupakan kantor rakyat.