BPPKAD Solo Sebut Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Meningkat

Kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD dengan total anggaran pendapatan pada tahun bersangkutan.

BPPKAD Solo Sebut Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surakarta Meningkat
TRIBUNSOLO.COM/Garudea Prabawati
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo (kiri), bersama Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Yosca Herman Soedrajad. 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Rasio kemandirian keuangan Kota Surakarta meningkat porsinya menjadi 30 persen.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Yosca Herman Soedrajad.

"Saat ini rasio kemandirian keuangan daerah meningkat, porsinya menjadi 30 persen dan di 2019 targetnya menjadi 40 persen," ungkapnya kepada Tribunsolo.com, Sabtu (3/11/2018).

Kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD dengan total anggaran pendapatan pada tahun yang bersangkutan.

Sejumlah Alat Peraga Kampanye Dipasang di Lokasi Berbayar, Bawaslu Solo Koordinasi dengan BPPKAD

Dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dan berupaya agar pengelolaan sumber daya alam dan dana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, dengan memastikan dana itu benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

"Dan bukti adanya capaian tersebut, satu di antaranya dari pajak juga meningkat cukup baik," ungkapnya.

Sampai dengan triwulan ke tiga ini pencapaian pajak sudah 85 persen dari taget Rp 320 miliar.

BPPKAD Solo Optimalkan Pajak Hotel dan Restoran dengan Alat Monitor Pajak

Untuk terus meningkatkan pendapatan pajak tersebut Pemkot Solo terus berusahak, satu di antaranya dengan langkah go digital.

Sementara itu, ia mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dari pembayaran pajak, melainkan juga pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan Si Bapak On (Sistem Bayar Pajak Online) yang sudah diberlakukan ternyata meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 90 persen.

“Dan Solo menjadi kota pertama yang sudah melakukan sistem pembayaran pajak menggunakan online," ujar Herman.

Panwaslu Bakal Gandeng BPPKAD untuk Menindak Iklan Kampanye Pileg dan Pilpres Berbayar di Solo

"Bahkan bisa dilakukan dengan Internet atau mobile banking," ungkapnya.

Saat ini pihaknya bekerjasama dengan tiga bank, yaitu BNI, Mandiri, dan Bank Jateng. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved