Pemilu 2019

Tim Kampanye Prabowo-Sandi Tanggapi soal Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Amin yang Kini Dihentikan

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Muzani angkat bicara terkait kasus iklan Jokowi-Ma'ruf di media massa yang dihentikan

Tim Kampanye Prabowo-Sandi Tanggapi soal Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Amin yang Kini Dihentikan
Tribunnews/JEPRIMA
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani (kanan), bersama Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (kiri) yang tergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Sandi berjalan keluar seusai melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner KPU di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Pertemuan tersebut membahas tentang kondisi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2019. 

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani, angkat bicara terkait kasus iklan Jokowi-Ma'ruf di media massa yang dihentikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Ia mengatakan hukum itu paling enak dipidatokan kepada orang lain namun sulit diterapkan kepada diri sendiri.

"Kadang-kadang hukum itu memang paling enak dipidatokan untuk orang lain tapi kemudian ketika hukum itu harus diperlakukan untuk diri kita lingkungan kita kemudian menjadi seperti tidak berdaya," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (8/11/2018).

TribunSolo.com mengutip dari Tribunnews.com, Muzani mengatakan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengusut pelanggaran Pemilu, jelas menyebutkan bahwa iklan tersebut pelanggaran.

Namun lembaga lain yakni sentra Gakumdu yang di dalamnya terdapat Kepolisian dan Kejaksaan menyatakan bukan pelanggaran.

Hasil Sidang Bawaslu, Jokowi-Maruf Tidak Terbukti Pasang Videotron di Jalan Protokol

Muzani paham putusan tersebut karena ia menilai sentra Gakumdu berada di bawah presiden.

"Tetapi kalau kemudian ada lembaga terkait dalam hal ini kepolisian dan kejaksan tidak memenuhi unsur saya tidak tahu apalagi yang harus dijelaskan."

"Bawaslu adalah lembaga independen kepolisian dan kejaksaan lembaga hukum yang ada di bawah presiden," pungkasnya.

Menurut Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

KPU menyebut tindakan iklan di media massa sebelum 24 Maret-13 April tidak boleh dilakukan.

Sementara berdasarkan penyelidikan kepolisian dan kejaksaan iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Pasalnya, KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media massa. (Tribunnews.com/Taufik Ismail) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Dihentikan, Ini Suara Kubu Prabowo"

Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved