UNS Solo Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018

UNS menjadi salah satu dari 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 untuk kategori Cukup Informatif

UNS Solo Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Prof Widodo Muktiyo (dua dari kanan) saat menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11/2018) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berhasil meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua KIP, Gede Narayana di Istana Wakil Presiden RI, Senin (5/11/2018) kemarin.

UNS menjadi salah satu dari 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 untuk kategori Cukup Informatif.

Dari 26 PTN yang diundang, terdiri dari 1 PTN masuk kategori Informatif, 7 PTN masuk kategori Menuju Informatif, 18 PTN masuk kategori Cukup Informatif.

Dirut Bulog Budi Waseso Curiga Ada Pedagang Nakal yang Ubah Kualitas Beras Medium ke Premium

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS, Prof Widodo Muktiyo mengatakan, baru kali UNS mengikuti kegiatan dari KIP terkait keberadaan UNS sebagai Badan Publik.

“Kami baru pertama kali dan jadi PTN yang mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 untuk kategori Cukup Informatif,” kata Widodo, Kamis (8/11/2018).

Kedepan, kata Widodo, pihaknya berharap agar bisa meraih tingkatan yang lebih tinggi.

Sementara itu, Ketua KIP, Gede Narayana mengatakan, pada tahun 2018 ini, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Mau Naik Kereta Jakarta-Bandung Cuma Bayar Tiket Rp 14.000? Simak Caranya

"Tahun ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460, yaitu dengan memberikan kuesioner yang indikatornya meliputi Pengembangan website yang terkait dengan PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengumuman Informasi Publik," ujarnya.

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner.

Penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik yang dimaksud ini meliputi PTN, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Partai Politik. (*)

Penulis: Imam Saputro
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved