Pilpres 2019

Minta Disanggah saat Sebut Kekayaan Negara Dinikmati Asing, Prabowo: Tapi Mereka Tidak Bisa

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan, banyak kekayaan nasional yang justru dinikmati oleh negara lain.

Minta Disanggah saat Sebut Kekayaan Negara Dinikmati Asing, Prabowo: Tapi Mereka Tidak Bisa
TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di The Sunan Hotel Solo, Kamis (22/11/2018) malam. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan, banyak kekayaan nasional yang justru dinikmati oleh negara lain.

Terkait dengan pernyataannya tersebut belum ada pihak yang menyanggah ataupun membantahnya.

"Saya minta disanggah saat saya bilang itu, buktikan dengan angka bahwa kekayaan Indonesia tinggal di Indonesia, tapi mereka tidak bisa," kata Prabowo dihadapan ribuan tamu undangan silaturahim relawan Solo Raya dan deklarasi Aliansi Masyarakat Madani, di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018) malam.

Prabowo Subianto Sebut Ada Pengusaha RS di Semarang yang Nombok BPJS hingga Rp 110 Miliar

Dirinya juga mengatakan pernah diejek ketika mengatakan ada kebocoran kekayaan Indonesia sebanyak Rp 1.000 triliun per tahun.

Namun, pemerintah sekarang justru meminta masukan terhadap dirinya untuk Undang-Undang Tax Amnesty atau program pengampunan pajak.

Saat itu, Menteri Keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

"Menteri Bambang Brodjonegoro minta dukungan saya untuk UU Tax Amnesty," katanya.

"Kenapa harus ada Tax Amnesty, karena ternyata diakui oleh beliau Rp 11.000 triliun lebih uang negara berada di luar negeri," ujarnya.

Prabowo Bantah Dirinya Lahir dari Keluarga Kaya dan Beberkan Kisah Ayahnya yang Tak Mampu Beli Mobil

Dirinya membeberkan bahwa akhirnya pernyataannya tersebut dibenarkan oleh pemerintah.

"Bahwa benar kata Prabowo Subianto kalau uang mengalir di luar, karena itu tidak ada uang yang mengalir di Indonesia," katanya.

Sehingga dirinya menganggap rakyat harus menerima upah yang rendah, itupun hanya mereka yang mempunyai pekerjaan.(*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved