Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Sukoharjo, APIP Tahun 2017 Temukan Adanya 804 Pelanggaran

Rapat dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 diselenggarakan di Pendopo GSP Sukoharjo, Rabu (28/11/2018).

Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Sukoharjo, APIP Tahun 2017 Temukan Adanya 804 Pelanggaran
TribunSolo.com/Agil Tri
Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Joko Purnomo, Saat memberi materi di rapat Larwasda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 di Pendopo GSP, Rabu (28/11/2018) 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Rapat dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 diselenggarakan di Pendopo GSP Sukoharjo, Rabu (28/11/2018).

Inspektur Kabupaten Sukoharjo, Joko Purnomo, menyampaikan rapat ini untuk memaparkan hasil pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sukoharjo tahun 2017.

"Larwasda ini adalah untuk mensosialisasikan hasil-hasil pemeriksaan APIP Tahun 2017 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemberdayaan pengawasan, sehingga dapat mempercepat tindaklanjut hasil pemeriksaan," terangnya.

"Inspektorat itu memang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, tetapi bukan berarti Inspektorat mencari-cari kesalahan. Jadikan Inspektorat itu sebagai mitra kerja yang bisa dijadikan tempat konsultasi,” imbuh Joko.

Dispenaker Sukoharjo Gelar Job Fair dan Sediakan 2.500 Lowongan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan 2017, ada 804 temuan yang meliputi temuan dalam administrasi keuangan yang meliputi ketidaklengkapan SPj pendukung, belanja yang belum dibayar PPn dan PPh, hingga Buku Kas Umum (BKU) yang tidak tertib.

Dari temuan yang ada, Inspektorat Sukoharjo memberikan 804 rekomendasi.

Dan telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 714 rekomendasi dan ada 90 rekomendasi yang sedang dalam proses tindaklanjut.

Asisten Pemerintahan Sekda, Sukito, memberikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan ini.

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi secara menyeluruh," ungkapnya.

Massa Berdemo di Mapolres Sukoharjo, Menuntut Pembebasan Aktivis yang Ditahan karena Kasus PT RUM

Hal ini untuk menuju good and clean goverment serta demi mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Inspektur sebagai mitra OPD diharapkan dapat membangun komunikasi yang intensif dan efektif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan," terang Sukito.

Dirinya berharap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kabupaten Sukoharjo bisa dipertahankan dan diraih kembali untuk tahun yang akan datang.

"Kegiatan ini sebagai momentum untuk mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintah menjadi baik dan profesional,” tutupnya. (*)

Tags
Sukoharjo
Penulis: Agil Tri
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved