Rapimnas Kadin 2018 di Solo

Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Darmin Nasution: Perlu Duduk Bersama Bahas Kebijakan Relaksasi DNI

Pihaknya menyampaikan menjadi hal yang lumrah apabila terdapat pro dan kontra terkait kebijakan yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI (PKE XVI)

Rapimnas Kadin 2018 di Solo, Darmin Nasution: Perlu Duduk Bersama Bahas Kebijakan Relaksasi DNI
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Menko Perekonomian RI, Darmin Nasution, saat membuka Rapimnas Kadin 2018, di Alila Solo, Selasa (27/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - "Normal saja, adanya pro dan kontra kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) di kalangan pengusaha, maka dari itu kami perlu duduk bersama,".

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Indonesia, Darmin Nasution, dalam Rapimnas Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2018, Selasa (27/11/2018) di Hotel Alila Solo.

Pihaknya menyampaikan menjadi hal yang lumrah apabila terdapat pro dan kontra terkait kebijakan yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI (PKE XVI) tersebut.

Maka dari itu masih perlu sosialisasi serta pembahasan bersama Kadin sebagai organisasi resmi perwakilan para pengusaha Indonesia.

Ketua Umum Kadin Sayangkan Tidak Disertakan dalam Pembahasan Kebijakan Relaksasi DNI

Sebelumnya, Darmin berujar, relaksasi DNI ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong sektor-sektor unggulan.

Dan sebetulnya kebijakan tersebut, membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K), juga bagi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk masuk 100 persen ke sektor-sektor usaha tersebut.

"Justru sebenarnya terdapat penyederhanaan perizinan masuknya investasi bagi UMKM-K, PMDN dan PMA," katanya.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Anindya Bakrie yang juga selaku Ketua Panitia Pengarah Rapimnas Kadin 2018 berujar Rapimnas Kadin kali membahas berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, seperti masalah kebijakan DNI sebagai bagian dari paket kebijakan XVI yang saat ini masih menjadi pembahasan. 

“Ini salah satu rapimnas yang paling menarik karena tema-tema yang dibahas sangat hangat dalam dinamika perekonomian Indonesia, terlebih adanya PKE XVI," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved