Bawaslu Sukoharjo Gelar Sidang Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPK oleh KPU

Bayu membacakan temuannya terkait dengan dugaan pelanggaran proses rekrutmen penambahan dua anggota PPK beserta tuntutannya

Bawaslu Sukoharjo Gelar Sidang Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Rekrutmen PPK oleh KPU
TribunSolo.com/Agil Tri
Prosesi persidangan dugaan pelanggaran KPU Sukoharjo terkait rekrutmen PPK, Kamis (29/11/2018) 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menggelar sidang dugaan pelanggaran proses rekrutmen penambahan dua anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) per kecamatan di Sukoharjo, Kamis (29/11/2018).

Sidang pemeriksaan dipimpin ketua majelis hakim yang diketuai Bambang Muryanto dengan anggota majelis hakim, Rochmad Basuki, Eko Budiyanto, Muladi Wibowo, dan Uswatun Mufidah.

Sidang ini digelar untuk mendengarkan tuntutan pelapor bernama Bayu Sapto Nugroho.

Bayu membacakan temuannya terkait dengan dugaan pelanggaran proses rekrutmen penambahan dua anggota PPK beserta tuntutannya.

Bima Sempat Dirawat di Rumah Sakit, Cynthia Lamusu Kabarkan Kondisi Terkini Sang Putra

Bayu menilai KPU melanggar Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018 Perihal Surat Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah.

Menurut Bayu PKK Pilgub 2018 di masing-masing kecamatan sudah memenuhi syarat administrasi termasuk jumlahnya, dan tinggal memanggil PKK yang sedang tidak bekerja.

"KPU mewawancarai Calon PPK yang belum melakukan verifikasi. Ada nama Muhammad Amri yang tidak pernah lolos di tes PKK Pilgub, tapi kemarin dipanggil untuk wawancara, dan lolos, dasarnya apa," katanya.

Bayu menambahkan Tidak ada publikasi hasil proses seleksi, tidak ada berita acara proses seleksi administrasi dan seleksi berkas.

Hadiri Wisuda S2, Danang DA2 Justru Ketiban Sial, Mobil Mogok hingga Numpang Mobil Polisi

Bayu meminta untuk membatalkan Surat Edaran Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 5 November 2018.

Dalam proses sidang ini Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda meminta sidang untuk ditunda.

"Kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari tuntutan, karena surat datang terlalu sore, sehingga kami belum melakukan koordinasi," kata Nuril.

Sidang sendiri akhirnya ditunda dan akan dilakukan kembali pada Senin (3/12/2018) pagi, dengan agenda mendengarkan laporan KPU Sukoharjo dan keterangan saksi. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved