Pemilu 2019

Bawaslu Sukoharjo Gelar Rapat Bersama Bahas Iklan Berbau Kampanye di Kendaraan Umum

Bawaslu Sukoharjo menggelar rapat membahas iklan kampanye di mobil angkutan umum, Selasa (3/12/2018).

Bawaslu Sukoharjo Gelar Rapat Bersama Bahas Iklan Berbau Kampanye di Kendaraan Umum
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Bawaslu Sukoharjo beserta Satlantas Polres Sukoharjo, Dinas SatPol PP Kabupaten Sukoharjo, Dishub Kabupaten Sukoharjo, dan KPU Sukoharjo menggelar rapat terkait pemasangan kampanye di angkutan umum, di kantor Bawaslu sukoharjo, jateng, Selasa (5/12/2018) 

Laporan wartawan TribunSolo.com,Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Bawaslu Sukoharjo menggelar rapat membahas iklan kampanye di mobil angkutan umum, Selasa (3/12/2018).

Rapat yang digelar di kantor Bawaslu Sukoharjo dihadiri Satlantas, SatPol PP Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo.

Rapat ini untuk mengkoordinasi penertiban pemasangan atribut kampanye di kendaraan umum atau branding berbau kampanye di angkutan umum (plat kuning) yang akan dilakukan.

Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sukoharjo, Eko Budiyanto, mengatakan angkutan umum merupakan fasilitas publik yang harus steril dari aktivitas kampanye politik.

Bawaslu Karanganyar : Jika Uang Transportasi di Luar Kewajaran, Itu Money Politic

Hal ini sesuai PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu Pasal 51 ayat 2 huruf d.

"Mobil yang boleh dibranding adalah mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berpelat hitam, untuk itu semua atribut peserta pemilu di angkutan umum tidak diperbolehkan ditempeli atau dibranding gambar peserta pemilu 2019," terang Eko.

Eko menjelaskan, dari catatan Dishub Sukoharjo ada 40 unit kendaraan yang terpasang atribut kampanye.

Oleh karena itu, di titik pemberhentian angkutan umum seperti di Kecamatan Kartasura dan Grogol juga akan diawasi, karena menjadi tempat berkampanye.

Mobilitas angkutan umum yang cukup tinggi dinilai efektif digunakan sebagai tempat nampang foto para caleg maupun Capres.

Sempat Kecewa, Tim Jokowi Hormati Keputusan Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran Kampanye di Reuni 212

"Bisa dilihat banyak orang, karena armadanya terus berkeliling kota," jelas Eko.

Selain itu, larangan pemasangan atribut alat peraga kampanye pada angkutan umum sudah tegas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018.

Sebelum melakukan eksekusi terhadap Angkutan Umum yang terdapat branding yang mengandung unsur kampanye, Bawaslu bersama instansi terkait (Dishub, SatPol PP dan SatLantas) akan melakukan langkah preventif dengan memberikan imbauan terlebih dahulu.

"Sanksi tidak hanya diberikan kepada pemilik kendaraan umum, calon yang memasang gambar juga akan dikenai sanksi," jelas Eko. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved