Pihak OJK Solo Menyebut Kebijakan DP 0 Persen Bertujuan Dorong Perekonomian Nasional

OJK Surakarta menyebut kebijakan uang muka 0 persen merupakan tindak lanjut harmonisasi dengan kebijakan Bank Indonesia (BI).

Pihak OJK Solo Menyebut Kebijakan DP 0 Persen Bertujuan Dorong Perekonomian Nasional
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Kepala OJK Solo (kiri) Laksono Dwionggo, dan Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Solo Tito Adji Siswantoro. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta menyebut kebijakan uang muka 0 persen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018, merupakan tindak lanjut harmonisasi dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait relaksasi Loan To Value (LTV).

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Surakarta, Tito Adji Siswantoro, berujar adanya aturan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

"Kebijakan DP paling rendah tersebut diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas piutang pembiayaan di masing-masing Perusahaan Pembiayaan (PP)," tutur Tito kepada awak media, Senin (14/1/2019).

Satu di antaranya dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya pada bab Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Menhub Budi Karya Sumadi tak Setuju Kebijakan DP 0 Persen untuk Kredit Motor dan Mobil

Yakni dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur paling rendah 0 persen dari harga jual kendaraan.

Baik kendaraan bermotor roda dua, serta roda empat atau lebih.

Sementara itu DP 0 persen hanya dapat diterapkan oleh PP apabila PP tersebut memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) minimum sehat dan nilai (Non Performance Financing (NPF)nya 1 persen ke bawah.

Kondisi TKK dan NPF ini akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.

OJK Sebut Laju Perekenomian di Solo Raya Masih Aman

"Walaupun suatu PP memenuhi persyaratan TKK dan NPF di atas, namun tidak serta merta PP tersebut wajib mengenakan DP 0 persen," imbuhnya.

Karena itu sifat opsional tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan.

"Dengan demikian tidak semua PP dapat menerapkan DP 0 persen, dikembalikan kepada kebijakan masing-masing PP," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved