Sepanjang 2018, Realisasi Investasi Kota Solo Mencapai Rp 30 Triliun

Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Toto Amanto membandingkan jika pada periode Januari-Agustus 2018 angka realisasi investasi di Kota Solo sekitar Rp 1,4 T

Sepanjang 2018, Realisasi Investasi Kota Solo Mencapai Rp 30 Triliun
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Solo, Toto Amanto, saat menunjukkan salah satu inovasinya melalui aplikasi Sipinter seusai Konvensi Inovasi, Senin (11/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Seiring dengan optimalisasi penerapan Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta menyatakan sepanjang 2018 realisasi investasi Kota Solo sebesar Rp 30 triliun.

Kepala DPMPTSP Kota Surakarta Toto Amanto membandingkan jika pada periode Januari-Agustus 2018 angka realisasi investasi di Kota Solo sekitar Rp 1,4 triliun.

Di OSS, yang masuk penghitungan investasi setiap jenis usaha, mulai dari angka investasi bangunan atau gedung, mesin peralatan, mesin peralatan impor, pembelian dan pematangan tanah, serta investasi lain-lain.

"Dengan demikian, ada beberapa jenis aset yang berpotensi dihitung ganda, maka dari itu di akhir tahun realisasi tersebut melonjak," katanya kepada Tribunsolo.com, saat ditemui di kantornya, Rabu (15/1/2019).

2019, PT JSN Fokus Garap 3 Proyek Simpang Susun Ruas Tol Solo-Ngawi

Ia mengatakan pencatatan realisasi investasi secara manual dengan sistem OSS berbeda. Menurut dia, untuk penghitungan pada sistem OSS, setiap usaha dihitung bersamaan dengan aset pemilik usaha.

Sedangkan di penghitungan manual, selama pemilik usahanya sama maka yang dihitung sebagai investasi baru hanya aset tempat usahanya tersebut.

Meski perizinan sudah menerapkan OSS yang artinya semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, dikatakannya, DPMPTSP tetap memiliki fungsi sebagai pendamping.

Edy Rahmayadi Tegaskan Tidak Ada Larangan Wartawan Meliput di Kantor Gubernur Sumut

"Misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) belum berlaku apabila jenis perizinan lain seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan, dan izin lingkungan belum terpenuhi. Ini kan harus dipenuhi dulu, dalam hal ini kami mendampingi pelaku usaha," katanya.

Selain itu, dikatakannya, untuk melancarkan pengurusan izin tersebut setiap pelaku usaha harus menyelesaikan seluruh syarat yang diatur, salah satunya tidak memiliki tunggakan BPJS. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved