Timses Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Keberadaan APBN Bocor 25 Persen

Mukhamad Misbakhun, mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen.

Timses Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Keberadaan APBN Bocor 25 Persen
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Pasangan calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma’ruf Amin , Mukhamad Misbakhun, mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen.

Politisi Golkar itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

“Pendapat Pak Prabowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual"

"Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran tetapi tidak bisa membuktikan apa pun,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/2/2019).

Rachmawati Hentikan Pidato, Kerap Seka Air Matanya di Hadapan Relawan Prabowo-Sandi Solo

Anggota Komisi XI DPR ini, mengatakan, Prabowo seharusnya memperkuat argumennya soal kebocoran 25 persen dana APBN.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu sering melontarkan pernyataan tanpa bukti sehingga menjadi rumor yang akhirnya menguap begitu saja.

“Jadi di mana faktanya? Kalau memang ada kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum, siapa pelakunya? Karena angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan,” kata dia.

Misbakhun menyinggung soal laporan keuangan pemerintah pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Begini Kata Psikolog soal Pria di Serpong yang Mengamuk hingga Hancurkan Motor saat Ditilang

Menurut dia, predikat WTP itu merupakan prestasi bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

“Dan capaian itu adalah pertama kali dalam sejarah Republik ini sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara” ujar Misbakhun.

Halaman
12
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved