Pemilu 2019

Cegah Golput, KPUD Sukoharjo Imbau Masyarakat yang Merantau Mengurus Formulir A5 Paling Lambat H-60

Mencegah adanya golput, KPUD Sukoharjo mengimbau masyarakat perantau agar mengurus A5 paling lambat H-60 hari.

Cegah Golput, KPUD Sukoharjo Imbau Masyarakat yang Merantau Mengurus Formulir A5 Paling Lambat H-60
TribunSolo.com/Agil Tri
Rakor KPU Sukoharjo di Hotel Tosan Solo Baru, Selasa (12/2/2019). 

Laporan wartaan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO – Mencegah adanya golput, KPUD Sukoharjo menghimbau masyarakat perantau agar mengurus formulir A5 paling lambat H-60 hari.

Hal ini dilakukan agar masyarakat perantauan bisa nyoblos saat Pemilu 2019 dilaksanakan.

Ketua KPUD Sukoharjo Nuril Huda megatakan, hal ini sangat penting untuk pemetaan penyebaran pemilih tambahan di TPS.

"Hal ini lebih pada meyiapkan logistiknya, karena logistik tidak mungkin nambah terutama surat suara, hanya 300 ditambah 2 %, sehingga kita bisa antisipasi lebih awal,” katanya saat jeda Rakor di Hotel Tosan Solo Baru, Selasa (12/2/2019).

KPU Jawa Tengah Sambangi KPUD Sukoharjo untuk Mengecek Gudang Logistik

Untuk membahas itu, KPUD Sukoharjo menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh PPK.

Rakor ini untuk mempersiapkan rapat Pleno terbuka untuk menyesuaikan jumlah Daftar Pemilih Khusus dan Tambahan.

“Ini langkah maju dibandingkan pemilu sebelumnya, yang mana pada hari H masih mengurus A5 dan sebagainya, padahal di TPS tidak ada tambahan surat suara,” katanya.

Hal ini seakan terkesan KPU tidak melayani pemilih, padahal menurut Nuril mekanismenya tidak seperti itu.

“Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan mempersiapkan jauh-jauh hari yang berada diluar kota” katanya.

Ketua KPU Jawa Tengah Pastikan Logistik Pemilu di Jateng Aman

Menurut Undang-undang, pengurusan paling lambat H-1 bulan, tapi melalui surat edaran KPU RI dianjurkan mengurus H-2 bulan.

Sehingga kesiapan logistik dan pemetaan terhadap Daftar Pemilih Khusus dan Tambahan bisa dilakukan lebih awal.

“Saat ini yang sudah mengurus A5 melalui KPU baik yang masuk maupun yang keluar sebanyak 48 orang.”

“Tapi ada juga yang mengurus melalui PPS maupun PPK, yang saat ini sedang kita kumpulkan datanya,” katanya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved