Sistem SPSE Versi 4.3 CA Terkendala Teknis, Pemkot Solo Sulit Lakukan Pengadaan Barang dan Jasa

Asisten Pengembangan Ekonomi Sekda Kota Solo, Agus Sutrisno, berujar dalam sistem yang terbagi dalam dua jenis saat ini penerapannya masih terkendala.

Sistem SPSE Versi 4.3 CA Terkendala Teknis, Pemkot Solo Sulit Lakukan Pengadaan Barang dan Jasa
TRIBUNSOLO.COM/GARUDEA PRABAWATI
Sosialisasi Penerapan Aplikasi SPSE Versi 4.3 di The Sunan Hotel Solo, Rabu (13/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Adanya kendala teknis dari penerapan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (SPSE) Versi 4.3 CA (Certificate Authority) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sulit melakukan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Pengembangan Ekonomi Sekda Kota Solo, Agus Sutrisno, berujar dalam sistem yang terbagi dalam dua jenis tersebut saat ini penerapannya masih terkendala.

"Di mana prosesnya yang masih sering error," katanya saat ditemui awak media pada Sosialisasi Penerapan Aplikasi SPSE Versi 4.3 di The Sunan Hotel Solo, Rabu (13/2/2019).

Sehingga hal tersebutlah yang menjadi kendala Pemkot Solo dalam pengadaan barang dan jasa.

HUT Kota Solo ke-274: Opera Kolosal Boyong Kedhaton Sala Gumregah Akan Didukung oleh 250 Seniman

Terdapat dua sistem dalam sistem tersebut, yaitu 4.3 dan 4.3 CA.

Dan kendala teknisnya terdapat pada di aplikasi manajemen sistem (AMS) dan key management system (KMS).

Maka Pemkot Solo yang ditunjuk sebagai pilot project untuk penerapan sistem 4.3 CA ini tidak bisa melakukan transaksi untuk pengadaan barang dan jasa.

Bahkan saat ini, lanjutnya, seharusnya ada 20 pengadaan yang bisa diteken tetapi belum bisa diproses.

Pihak PHRI Solo Sebut Gelaran Solo Great Sale 2019 Berdampak Tipis terhadap Okupansi Hotel

"Harapannya dalam waktu dekat ini LKPP dan Badan Siber Nasional bisa duduk bersama, sehingga akan ada solusi terbaik," lanjutnya.

Namun, apabila dibiarkan saja akan ada proses permintaan Pemkot Surakarta untuk pencabutan pilot projecting 4.3 CA dan kembali ke 4.3.

Memang prosesnya lebih lancar menggunakan 4.3 namun risikonya bisa terkena hack.
     
"Sementara saat ini Walikota Surakarta telah bersurat ke Menkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kami sudah difasilitasi untuk bertemu dengan LKPP," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved