Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Soroti Kurikulum SMK dan Bertambahnya Tenaga Kerja Asing
Dari data Disnaker Provinsi Jateng, tercatat ada 800 ribu pengangguran di Jawa Tengah, angka tersebut didominasi oleh lulusan SMK.
Penulis: Agil Trisetiawan | Editor: Hanang Yuwono
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Adanya perubahan tren pengangguran dari data Disnaker Provinsi Jawa Tengah, membuat anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Sri Marnyuni, ikut angkat bicara.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji ulang kurikulum pendidikan yang ada SMK.
"Tingginya angka pengangguran SMK cukup mengkhawatirkan, apakah ada yang salah dengan kurikulum pendidikan, harusnya mereka dididik untuk siap kerja," katanya usai kegiatan sosialisasi oleh Disnaker Provinsi Jateng di Nguter, Sukoharjo, Rabu (27/2/2019).
Dari data Disnaker Provinsi Jateng, tercatat ada 800 ribu pengangguran di Jawa Tengah, angka tersebut didominasi oleh lulusan SMK.
• Demi Sawer Pemandu Karaoke, Pria Pengangguran Bojonegoro Ini Nekat Curi Motor di Banjarsari Solo
Jika mengacu pada data, sebelumnya pengguran didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, kini bergeser pada lulusan SMK.
Adapun, dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Disnaker Provinsi Jateng dan DPRD Provinsi Jateng dengan tema peluang mekanisme dan prosedur kerja ini diikuti 100 perwakilan ormas dan orpem se-Sukoharjo.
Selain fokus pemantauan masalah pengangguran, DPRD Provinsi Jateng juga memantau masalah ketenagakerjaan yang tengah mencuat yakni tenaga kerja asing.
"Tenaga kerja asing juga menjadi pantauan kami, karena itu berpengaruh juga dengan kesempatan kerja untuk warga Indonesia sendiri."
"Memang agak susah memantau per perusahaan, namun kita sudah upayakan pengawasan bersama Disnaker," ungkapnya.
• Ada Temuan Ular Berbisa, PT Angkasa Pura I Bandara Adi Soemarmo Solo Lakukan Pengetatan
Dia menambahkan, data dari Disnaker dan pantauan di lapangan sedikit berbeda, oleh karena itu pihaknya sedang melakukan pengecekan.
Sementara, menurutnya, tenaga asing yang masuk memang harus memiliki skill dan knowladge yang memumpuni.
"Jangan sampai ada tenaga asing yang menjadi pekerja 'kasar', nanti persaingan lapangan kerja akan semakin sulit untuk rakyat kita," ungkapnya.
Sementara itu, menurut Fungsionalis Pengurus Kepemudaan Muhammadiyah Jakarta, Heru Cipto Nugroho, pemerintah harus punya solusi masalah pengangguran.
• Sandiaga Uno Ungkap Jurusnya untuk Tekan Angka Pengangguran di Kalangan Muda
Pasalnya masalah pengangguran menjadi salah satu indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Masuknya industri 4.0 ada positif negatifnya, saat tenaga manusia digantikan tenaga mesin digital, harus ada solusi pemerintah, mulai persiapan SDM hingga fasilitas atau infrastruktur," tandas Heru.(*)
