Pilpres 2019

Deklarasi Barindo Dukung Prabowo-Sandi di Sukoharjo Dihentikan PPD, Ini Alasannya

Kegiatan pada Sabtu (16/3/2019) kemarin itu dihentikan karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Deklarasi Barindo Dukung Prabowo-Sandi di Sukoharjo Dihentikan PPD, Ini Alasannya
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Kegiatan Deklarasi Barindo untuk dukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Syariah Hotel terpaksa dihentikan Pengawas Pemilihan Desa (PPD) Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Sabtu (16/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Kegiatan Deklarasi Barisan Indonesia (Barindo) mendukung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Syariah Hotel Solo terpaksa dihentikan Pengawas Pemilihan Desa (PPD) Gonilan, Kartasura.

Kegiatan pada Sabtu (16/3/2019) kemarin itu dihentikan karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Menurut Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto, saat ditemui TribunSolo.com, Senin (18/3/2019) mengatakan setelah mendapat informasi kegiatan tersebut, pihaknya mengutus pengawas terdekat yakni PPD Gonilan, Kartasura.

"Dari hasil negoisasi dengan panitia, kegiatan tersebut mau dihentikan," ungkap dia.

Debat Cawapres Maruf Amin Vs Sandiaga Uno, Pengamat Sebut Lebih Bagus Dibanding Debat Jokowi-Prabowo

Dia menyayangkan kejadian seperti ini masih terjadi, karena mengurus STTP cukup mudah di kepolisian dan tidak dipersulit.

"Kalau mau ada event terkait dengan kepemiluan atau kampanye, mereka mengurus surat pemberitahuan ini."

"Respons dari kepolisian selama ini kan juga terbuka, mudah, dan tidak mempersulit pengurusan STTP ini," ungkap dia.

Sesuai dengan Pasal Nomor 68 ayat 3 huruf a di PKPU 23 tahun 2018 dijelaskan bahwa kegiatan kampanye hanya boleh dilakukan oleh pelaksana atau tim kampanye yang terdaftar di KPU.

Anggota Wantannas Kunjungi KPU Sukoharjo Tinjau Persiapan Pemilu 2019

"Yang tidak terdaftar, boleh melakukan, tapi harus berkoordinasi dengan tim kampanye di daerah sesuai dengan tingkatannya, untuk mengurus legalitas acara tersebut," ujarnya.

Terpisah, Panitia PPD Gonilan, Kecamatan Kartasura, Akmal Mukhibbin mengatakan kegiatan deklarasi yang dilakukan oleh Barindo untuk Prabowo-Sandi ini merupakan metode kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas.

Sehingga kegiatan tersebut harus memberikan pemberitahuan kepada Polres Sukoharjo dan juga tembusan kepada Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo.

"Iya kita telah menghentikan, karena penyelenggara tidak bisa menunjukkan STTP, dan ini merupakan merupakan kewenangan Bawaslu dan jajarannya kepada siapapun yang melakukan Kampanye yang tidak memiliki STTP," katanya.

Ribuan Relawan Hadiri Pengajian Sekabel Jokowi Bersama Gus Karim di Gentan Sukoharjo Jateng

Akmal mengaku tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

Kegiatan deklarasi itu dihadiri sekitar 200 orang simpatisan dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jendral Purnawirawan Joko Santoso.  (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved