Pemilu 2019

Selama 3 Bulan, Bawaslu Sukoharjo Temukan 162 Pelanggaran Kegiatan Tanpa STTP

Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menemukan 162 pelanggaran dalam kegiatan pemilu dari bulan Desember 2018 hingga tanggal 4 Maret 2019.

Selama 3 Bulan, Bawaslu Sukoharjo Temukan 162 Pelanggaran Kegiatan Tanpa STTP
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Data Hukum dan Informasi, Muladi Wibowo (tengah), saat Konfrensi pers di Kantor Bawaslu Sukoharjo, Selasa (19/3/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menemukan 162 pelanggaran dalam kegiatan pemilu dari bulan Desember 2018 hingga tanggal 4 Maret 2019.

Menurut Komisioner Divisi Data Hukum dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo 162 pelanggaran tersebut karena tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kampanye tanpa menyertakan STTP dinilai melanggar peraturan dan harus dihentikan.

Alhasil, Bawaslu langsung mengambil tindakan tegas yakni dengan menghentikan kegiatan kampaye tersebut.

Ketua Bawaslu Karanganyar: Kampanye Tidak Bisa Digelar Tanpa STTP

"Kita terpaksa menghentikan karena saat kita minta STTP penyelenggara tidak menunjukkan," katanya saat koferensi pers di Kantor Bawaslu.

Menurut data pengawasan kegiatan Bawaslu Sukoharjo, kegiatan kampanye yang melanggar tersebut terbanyak ditemukan di wilayah Kecamatan Grogol dengan jumlah 60 kegiatan.

Lalu di Kecamatan Nguter 48 kegiatan, Kecamatan Baki 16 kegiatan, Kecamatan Kartasura 13 kegiatan, Kecamatan Tawangsari 7 kegiatan.

Serta Kecamatan Weru 6 kegiatan, Kecamatan Sukoharjo 5 kegiatan, Kecamatan Bulu 4 kegiatan, Kecamatan Gatak 2 kegiatan, dan Kecamatan Polokarto serta Kecamatan Mojolaban satu kegiatan.

Deklarasi Barindo Dukung Prabowo-Sandi di Sukoharjo Dihentikan PPD, Ini Alasannya

Untuk mengantisipasi kegiatan kampanya yang tidak menyertakan STTP, pihak Bawaslu akan meningkatan pengawasan di lapangan baik melalui Panawascam maupun pengawas lapangan.

Bawaslu secara tegas akan menghentikan kegiatan kampanye yang melanggar ketentuan seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved