Pemerintah Teken Aturan Resmi Tarif Ojek Online, Ini Kata Perusahaan Penyedia Layanan Transportasi

Terkait dengan Keputusan Menhub Tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa, perlu adanya hal yang dipelajari terlebih dahulu

Pemerintah Teken Aturan Resmi Tarif Ojek Online, Ini Kata Perusahaan Penyedia Layanan Transportasi
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Ilustrasi demo ojek online. 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Adanya aturan resmi terkait tarif ojek online (ojol), yang dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi langkah baru bagi industri jasa trasnportasi online tersebut.

Aturan mengenai tarif ojol ini mengacu pada amanat Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan amanat tersebut, pada 25 Maret 2019, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Selain itu, ditetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

Pengemudi Ojek Online di Solo Sambut Positif Pemberlakuan Tarif Baru dari Kemenhub

Menanggapi hal tersebut, Alfianto Domy Aji, selaku Head Regional Corporate Affairs Go-Jek mengatakan terkait dengan Keputusan Menhub Tentang Pedoman Penghitungan Biaya Jasa, perlu adanya hal yang dipelajari terlebih dahulu.

"Seperti apa dampaknya kepada permintaan konsumen, pendapatan para mitra yang sejatinya bergantung pada kesediaan konsumen, dan juga para mitra UMKM di dalam ekosistem Go-Jek yang menggunakan layanan antar Ojol," katanya kepada wartawan, Selasa (26/3/2019).

Sementara itu menanggapi hal tersebut Grab Indonesia menyebut kebijakan ini akan berdampak signifikan kepada para pengguna dengan daya beli terbatas.

"Dalam hemat kami, lembaga perlindungan konsumen lebih kompeten dalam memberikan pandangan dari perspektif kepentingan konsumen," tutup Tri Anreianno, Head of Public Affairs Grab Indonesia.

Laga Terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2020, Indonesia Menang Tipis Atas Brunie Darussalam

Mengetahui ditegaskan juga dalam Kemenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.

Disebutkan dalam Kepmenhub ini, biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal.

Biaya jasa minimal, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh empat kilometer. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved