Komnas HAM Selidiki Penyebab Meninggalnya Petugas Pemilu 2019 di Jateng dan 5 Provinsi Lainnya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi turun ke enam provinsi di antaranya Jawa Tengah (Jateng) guna menyelidiki fenomena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara memaparkan, ada tim yang ditugaskan khusus untuk turun ke lapangan guna memantau dan mencari data secara lengkap dari berbagai pihak. 

Di antaranya penggalian informasi kepada penyebab anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan petugas keamanan yang meninggal dunia.

• Ratusan KPPS Meninggal Dunia, Prabowo: Usut Hal Ini Sehingga Jelas Apa yang Terjadi Sebenarnya

"Secara resmi minggu ini kita turun secara paralel di enam provinsi, di antaranya Jateng," ungkapnya, setelah diskusi publik Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Rumah Blogger Indonesia (RBI), Jalan Apel III, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo, Kamis (16/5/2019).

"Kenapa Jateng masuk, karena wilayah dengan jumlah kematian petugas Pemilu 2019 terbanyak kedua setelah Jabar," kata dia menegaskan.

Selain Jateng lanjut dia, ada Provinsi Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DKI Jakarta.

"Kami datang ke enam wilayah (provinsi) ketemu berbagai pihak baik KPU, keluarga KPPS hingga dinas kesehatan yang bisa memberikan berbagai keterangan," tuturnya.

"Penyelidikan dijadwalkan selesai sebelum tanggal 21 Mei 2019 dan diumumkan kepada publik," kata dia menegaskan.

• Komnas HAM Akan Pantau 3 Daerah Ini untuk Selidiki Penyebab Banyaknya Petugas KPPS Meninggal Dunia

Namun saat dia disinggung hasil sementara penyelidikan, Komnas HAM mengaku belum bisa menyampaikan karena harus membandingkan dengan data-data lain, informasi lain dan fakta lain sehingga menjadi rekomendasi utuh.

"Penyebab sebenarnya kematian ratusan petugas Pemilu 2019, datanya harus lengkap baru disampaikan," jelasnya.

"Misalnya kemarin kami di KPU Banyumas, faktor utama yang dilaporkan soal kelehan, kedua ada kecelakaan, ketiga punya riwayat penyakit bawaan sebelum bertugas jadi KPPS," ujar dia membeberkan. (*)