Arief Poyuono Serukan Tolak Bayar Pajak, TKN: Anggota DPR Gerindra Jangan Dikasih Gaji dan THR

Sandiaga menyebut saat ini Indonesia masih menjadi negara yang sulit dari segi ekonomi.

Untuk itu, membayar pajak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban untuk membangun negara.

"Saya ingin mengingatkan kita bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan kita jeblok. Kita juga lihat pelambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan rasio pajak kita dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga seusai menghadiri acara ngabuburit di salah satu kampus di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Sandiaga menambahkan, setiap warga harus mampu meningkatkan revenue mereka dari pajak dengan sistem IT yang lebih baik.

Untuk itu, ia pun mengusulkan bahwa nantinya akan ada penerimaan negara yang dipisah dari Kementerian Keuangan.

"Dan, itu butuh pendekatan yang dihadirkan oleh pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas," imbuhnya.

Lebih lanjut Sandiaga berharap bahwa siapapun yang terpilih di Pemilu Tahun 2019 ini mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan rasio pajak yang lebih besar pula.

"Pajak itu sangat diperlukan untuk membangun negara, jadi pernyataan kami cukup jelas," tandasnya.

• Hairul Anas Suaidi, Pencipta Robot Pemantau Situng KPU Ternyata Keponakannya Mahfud MD

Sri Mulyani beri tanggapan santai

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi santai dan merasa tak khawatir dengan ancaman dari Arif Puyouno.

Menurut Sri Mulyani, dirinya merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif Puyouno terkait menolak bayar pajak.

"Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan ke negarawanan yang baik," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang.

Menurut dia, warga negara yang baik harus mentaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

"Boleh meminta haknya tetapi juga kewajiban harus dilakukan," kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

"Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala, jadi kalau ngga mau bayar pajak ya masak negaranya ngga jalan," ucap bendahara negara itu. (*)