Tabligh Akbar PA 212 di Solo
Soal Pelaporan Tabligh Akbar PA 212 ke Bawaslu Solo, Tim Prabowo-Sandi: Monggo Kalau Dilaporkan
Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng menanggapi santai pelaporan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf soal Tabligh Akbar PA 212 di Solo.
Penulis: Asep Abdullah Rowi | Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi
TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng menanggapi santai pelaporan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf soal Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Solo yang dianggap memuat unsur kampanye untuk capres 02.
"Ya kalau saya, terserah, monggo (silahkan) kalau dilaporkan," terang Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Jateng, Abdul Wachid kepada TribunSolo.com, Senin (14/1/2019).
Ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu melanjutkan, jika dugaan kampanye untuk pasangan nomor 02 yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo tidak dilakukan Tim Pemenangan Prabowo-Sandi.
"Tidak ada kaitannya dengan Tim Prabowo-Sandi, kita tidak ikut campur tangan ke acara itu (tabligh)," ungkap dia.
Menurut Wahid, karena acara yang dipusatkan di Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Solo itu murni kegiatan yang dilakukan panitia PA 212.
"Kami tidak ke sana, Pak Prabowo juga tidak ke sana," jelas dia.
"Itu urusan tabligh, kalau kubu Jokowi melaporkan ke Bawaslu ya urusan ke panitia tabligh," tuturnya menegaskan.
Dilaporkan Kubu Jokowi-Ma'ruf
Kegiatan Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang diadakan di kawasan Gladag, Solo, dianggap memuat unsur kampanye.
Sehingga Tim Kampanye capres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melaporkan kegiatan Tabligh Akbar 212 yang digelar Minggu (13/1/2019) ke Bawaslu Kota Surakarta.
Laporan tersebut langsung diterima oleh Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono, Senin (14/1/2019) siang.
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Ma'ruf, Surakarta, R Suprabu membeberkan pihaknya menerima beberapa indikasi kampanye terselubung dalam kegiatan tersebut.
"Beberapa di antaranya yaitu teriakan ganti presiden dan pemakaian atribut ganti presiden oleh peserta," kata Suprabu, Senin (14/1/2019) siang.
"Bahkan ada juga ajakan cara mencoblos, tentunya itu merupakan kampanye tanpa izin," katanya.