Fakultas Pertanian UNS: Pembangunan di Kawasan Hulu Gunung Lawu Harus Dibatasi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pembatasan pembangunan villa dan restoran di sekitar hutan lindung Gunung Lawu sudah saatnya dilakukan, karena pembangunan sudah memasuki kawasan hulu.

"Saat ini sudah merambah di daerah hulu seperti Jenawi, itu bisa berpotensi merusak ekosistem," kata Rhina Uchyani Fajarningsih, staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo setelah sidang doktoralnya, Rabu (14/12/2016).

Pembangunan vila di kawasan hulu bisa menimbulkan kerusakan ekosistem dan juga kemungkinan bencana alam seperti longsor.

"Jika hal ini tidak dibatasi akan bisa menimbulkan bencana banjir maupun longsor untuk daerah di bawahnya termasuk Solo dan sekitarnya," katanya.

"Pemerintah Karanganyar harus menyusun peraturan agar pihak yang membangun villa di kawasan terlarang diberi sangsi," jelas doktor Ilmu Lingkungan tersebut.

Apalagi, lanjut Dr Rhina, konstruksi bangunan yang muncul tidak ramah lingkungan.

Kawasan di atas rentan erosi, namun bangunan villa cenderung menggunakan konstruksi beton dan genteng pres.

"Kalau hal ini tidak dibatasi saya kawatir bisa menjadi penyebab timbulnya bencana seperti yang pernah terjadi di kawasan Puncak Jawa Barat," jelasnya.

Menurut Rhina kondisi lingkungan hutan lindung di kawasan Gunung Lawu bagian Barat masih baik.

Itu karena adanya pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Ada 17 LMDH yang masing-masing beranggota sedikitnya 100 orang.

Ia menjelaskan sejauh ini kondisi hutan masih terjaga baik.

Supaya tetap lestari, maka sejak dini perlu ada aturan yang tegas untuk membatasi munculnya villa di kawasan hutan Gunung Lawu. (*)